NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa Gerindra akan segera memberikan sanksi kepada Arief Poyuono, yang juga petinggi Gerindra. Hal ini menyusul pernyataan Arief yang menyebut ‘wajar PDIP disamakan dengan PKI.’
“Akan segera (diperiksa) nanti. Sudah diperintahkan juga untuk ditegur. Kalau ditegurnya sih sudah. Partai akan mengambil tindakan sesuai aturan di internal melalui mahkamah partai dan sebagainya,” ujar Fadli di komplek parlemen gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Fadli menilai, tindakan Arief sudah melewati batas, dan sikap tersebut sangat bertolakbelakang dengan pandangan Partai Gerindra selama ini. “Pernyataan Arief itu pandangan pribadi, bukan pernyataan partai dan sudah ditegaskan juga oleh Pak Prabowo, kita dengan partai-partai lain adalah mitra di dalam berdemokrasi,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan para kadernya terkait pernyataan ‘Wajar PDIP disamakan dengan PKI’. Ia mengungkapkannya dalam secarik kertas yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.
“Bersama ini terkait pemberitaan di beberapa media massa yang menyebutkan pernyataan saya yang mengatakan, Wajar Saja Kalau PDIP Sering Disamakan dengan PKI karena Menipu Rakyat, dengan ini saya mengklarifikasi bahwa saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PDIP adalah PKI dan menipu rakyat,” demikian surat Arief yang dibagikan ke wartawan.
Arief menegaskan, sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, PDIP bukanlah PKI. Terlebih dalam programnya selalu mengedepankan kemakmuran masyarakat.
Awal dari pangkal persoalan ialah kritik keras Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam UU Pemilu yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dia menyebut itu sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat.
Sontak, Presiden Joko Widodo langsung memberikan tanggapan tegas pula. Tanggapan susuluan pun mucul ke publik dari partai koalisi pendukung pemerintahan. Salah satu tanggapan yang tanpa tedeng aling-aling dilancarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto.
Kritik balasan Hasto pun tak kalan pedas. Bahkan, Hasto juga mengkritik pihak lain yang terus-menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.
“Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi,” ujar Hasto dalam siaran persnya, Sabtu, 29 Juli 2017 lalu.
Terbawa perasaan, Hasto curhat tentang partainya, yang katanya juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dengan mengaitkan partai berlambang banteng bermoncong itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang penuh di Indonesia itu.
“Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta,” curhat Hasto.
Ternyata, kritik balasan Hasto lengkap dengan curhatannya tidak menjadi akhir acara balas-balasan kritik. Tak lama dari pemberitaan ujara-ujaran dan curhat Hasto tersiar di media, Waketum Gerindra Arief Poyuono pun menghantarkan balasan kritik melalui pesan tertulis berantainya yang dipublikasikan di salah satu media online nasional. Adapun balasan Arief Poyuono yang berujung pada masalah hukum
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Romandhon
