NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Institue for Development of Economics and Finance (INDEF) menganalisa bahwa kesejahteraan petani kini mengalami penurunan. Hal tersebut dilihat berdasarkan upah buruh tani yang terus tergerus oleh inflasi dan Nilai Tukar Petani yang ikut menurun sepanjang 2017.
“Meskipun alokasi anggaran kedaulatan pangan di tahun 2017 mencapai Rp 103,1 triliun, namun nyatanya kesejahteraan petani menurun karena inflasi dan juga NTP yang tidak menguntungkan petani,” kata Direktur INDEF, Enny Sri Hartati di Kantor INDEF, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Menurutnya, kondisi Inflasi sangat mempengaruhi upah buruh petani. Pada Mei 2017 inflasi mencapai 4,33 persen, sedangkan kenaikan upah nominal buruh hanya sekitar 4,16 persen secara year on year (yoy).
Lebih lanjut, untuk Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2017 menurun daripada tahun 2016. Menurut Enny, penurunan NTP tersebut terlihat pada bulan Juni 2017 sebesar 0,94 persen. “Hingga Bulan Juni 2017 total NTP 100,53 persen, sedangkan hingga Bulan Juli kan sebesar 101,47 persen,” ucap Enny.
Selain itu, Enny berujar, kepemilikan lahan petani yang sangat kecil, hanya sekitar 0,8 hektare yang juga memperparah kondisi kesejahteraan petani. Jumlah tersebut jauh dari kepemilikan lahan di negara Thailand yang mencapai 3,2 hektare dan Filipina sebesar 2 hektare.
Enny menjelaskan, idealnya luas lahan milik petani untuk lahan padi, jagung, dan kedelai agar mampu memenuhi skala ekonominya minimal 1 hektare.
Maka dari itu, lanjut Enny, jika terus mengalami ketimpangan lahan produktivitas dan usaha tani akan menurun dan tidak memenuhi skala ekonomi “Kalau dibiarkan mengakibatkan kesejahteraan petani akan semakin turun,” tutur Enny.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Achmad Sulaiman
