NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak bisa dilakukan Pemerintah tanpa melalui proses peradilan. Menurutnya, Pemerintah tidak bisa semena-mena langsung membubarkan ormas tersebut. “Pemerintah boleh melakukan gugatan, tapi tidak boleh melakukan pembubaran tanpa proses pengadilan. Jadi harus melalui proses peradilan,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.
“Ya silakan saja, nanti HTI akan mempersiapkan gugatan, sekaligus pasti ada gugatan ganti rugi kan. Nggak mungkin berlangsung cepat. Harus ada proses,” imbuh Fahri.
Ia menilai keputusan pembubaran tersebut menunjukkan Pemerintah ‘panik’ dalam merespons pemikiran HTI, gagal menjalankan fungsi fasilitator gerakan sosial sehingga memutukan untuk membubarkan ormas tersebut.
Menurut dia, putusan pembubaran ini menjadi bukti bahwa pemerintah tak terlalu memahami Pancasila. Fahri menyampaikan, HTI mempercayai bahwa permasalahan di dunia tak akan selesai jika khilafah tak terbentuk.
Fahri mengungkapkan kasus HTI yang memiliki pandangan berbeda ini mestinya disikapi sebagai dinamika sosial bukan sebagai keputusan politik. Oleh sebab itu, lanjut Fahri, yang terjadi saat ini telah menunjukan sikap Pemerintah yang keberpihakan.
“Karena kemudian pemerintah seperti berpihak. Sebenarnya itu, pemerintah tenang saja dengan yang begini begini, hanya perlu menyiapkan fasilitas diskusi publik tentang apa yang ada,” ucap Fahri.
Fahri mengaku memang tidak sepaham dengan HTI, menurutnya pemerintah seharusnya tidak perlu mengambil peran terlalu jauh dengan pembubaran tersebut. Sebab tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari keberadaan ormas HTI.
“HTI ini cuma menghayal saja dengan pikirannya. Tidak ada yang mengkhawatirkan. Sama dengan orang punya pikiran bahwa suatu hari ada pandangan yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara komunis, menurut saya sih menghayal,” ungkap dia.
Justru Fahri mengaku khawatir dengan langkah tersebut yang berakibat melebar menjadi persoalan baru. “Indonesia seharusnya sebagai bangsa muslim yang besar, harus punya jalan mengatasi problem-problem berpikir orang Islam,” tutur dia.
Reporter: Richard Andika
Editor: Romandhon
