NUSANTARANEWS.CO – Ada sejumlah isu heboh yang menggemparkan publik pasca Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diseret ke meja hijau akibat kasus penistaan agama. Isu-isu heboh tersebut dengan cepat dan deras mengalir ke segala penjuru negeri, menjadi buah bibir masyarakat.
Beberapa di antara isu heboh itu adalah penggerebekan teroris di sejumlah tempat, penangkapan 10 aktivis, informasi hoax, pemutusan kontrak dengan JP Morgan Chase Bank, geger militer Australia lecehkan Pancasila, kenaikan harga cabai hingga Rp 200.000 per kilogram, dan yang teranyar kenaikan tarif BPKB dan STNK.
Isu-isu nasional itu menjadi perbincangan di berbagai sudut negeri. Kesemua isu itu menghebohkan. Penangkapan 10 aktivis dan pemutusan kontrak dengan JP Morgan tak kalah heboh pula. Yang terakhir ini, dipandang tak kalah bahayanya dengan isu terorisme. Sampai-sampai pengamat ekonomi politik Jakarta, Salamuddin Daeng mengingatkan pemerintah.
“Pemerintah lebih baik mengurusi JP Morgan ini secara serius, meminta klarifikasi jangan-jangan perusahaan ini menggunakan informasi hoax, atau menyebarkan informasi hoax, untuk menjelek-jelekkan Jokowi dan pemerintahannya di hadapan publik internasional,” pinta Salamuddin lewat catatan kritisnya yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (5/1/2016).
Menurutnya, sikap pemerintah yang memata-matai media sosial lalu menangkapi para aktivis karena mereka kritis merupakan langkah gegabah dan sewenang-wenang. Harusnya, Jokowi menyikapi secara serius opini dan hasil riset JP Morgan.
“Mengurusi JP Morgan adalah lebih penting bagi keselamatan pemerintah Jokowi daripada sibuk mengurus para aktivis yang mengkritik pemerintah dan menghabiskan waktu mereka memata-matai media sosial yang membuang tenaga dan anggaran,” kata dia.
Lagi pula, memata-matai media sosial, membungkam suara kritis, menangkap aktivis yang kritis sama sekali tidak menolong pemerintah Jokowi mendapatkan utang dan investasi. Tapi mengurusi JP Morgan dengan serius, menuntut mereka mencabut opininya yang kurang terpuji, akan membantu pemerintah dapat uang di 2017.
“Jangan dianggap sepele,” pinta Salamuddin.
Namun, opini dan riset JP Morgan justru ditanggapi reaksioner oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dengan cara memutus kontrak dan kerjasama, bukan malah meminta pertanggungjawaban. Pemerintah perlu meluruskan opini dan riset JP Morgan demi keselamatan keuangan dan perekonomian nasional. Sebab kalau tidak demikian, maka opini dan riset membahayakan itu berpotensi melenyapkan kepercayaan para investor.
“Jika para investor global mengikuti semua opini tersebut, maka likuiditas sektor keuangan Indonesia bisa mengering dalam tahun 2017. Selain itu, di dalam negeri kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan hancur dan ini bisa memicu rush money,” sebutnya. (Sego/ER)
