NUSANTARANEWS.CO – Kawasan perairan Natuna nyaris jadi medan pertikaian hebat antara Cina dan Indonesia. Pasalnya, wilayah kedaulatan Indonesia itu sempat diklaim Cina sebagai perairan perikanan tradisional milik mereka sehingga nelayan-nelayan negara komunis tersebut menganggap sah untuk menangkap kekayaan ikan dan laut Natuna. Cina bahkan secara sepihak menambahkan garis putus-putus (Nine Dash Line) yang menjangkau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI dalam peta mereka.
Cina mesti ingat, bahwa mereka tidak pernah menandatangani UNCLOS 1982. Mereka malah memberlakukan dokumen sepihak yang menyebutkan perairan di utara dan barat laut Natuna sebagai perairan perikanan tradisional mereka. Dan UNCLOS 1982 tidak mengenal istilah perairan perikanan tradisional.
Kendati Menlu RI sempat melayangkan protes, nyatanya kapal-kapal nelayan Cina, marak berkeliaran dan berpatroli di Natuna. Jumat (17/6), KRI Imam Bonjol-383 berhasil menangkap kapal illegal Cina di Natuna. Kapal penangkap ikan Cina itu ternyata tak sendirian. Mereka dikawal khusus oleh kapal Penjaga Pantai Cina (Coast Guard).
Peristiwa penangkapan kapal illegal Cina ini berbuntut panjang. Pihak Cina melayangkan protes kepada pemerintahan Indonesia. Cina menuding kapal nelayannya ditembak TNI Angkatan Laut di perairan Natuna. Cina mengklaim nelayannya terluka akibat tembakan tersebut kendati TNI AL menegaskan bahwa tembakan tersebut tak lebih hanyalah tembakan peringatan semata.
Perairan Kepulauan Natuna memang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan (LSC). LSC kini telah diduduki angkatan laut mereka. Aksi-aksi provokasi Cina di Natuna tak lain adalah guna memuluskan ambisi negara yang dipimpin Xi Jinping itu untuk memperkuat kedaulatannya di LSC. Selain itu, Cina sangat berkepentingan mengamankan sekaligus memperluas kekuasaan di LSC karena LSC adalah pusat utama Cina dalam skema program Jalur Maritim Sutra Abad 21.
Aksi patroli kapal nelayan dan Coast Guard Cina di Natuna, terutama di sepanjang 2016, sempat membuat TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sibuk. Kebijakan KKP meledakkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia bisa dibilang masih dianggap remeh negara-negara tetangga yang selama ini sudah terbiasa berkeliaran di perairan Indonesia dalam rangka mencuri ikan (illegal fishing).
Kembali ke Natuna. Mengamati pertikaian Indonesia-Cina di Natuna, sejumlah pihak mendesak Kemenlu RI melakukan upaya-upaya diplomatik agar permasalahan di Natuna tidak melebar dan berbuntut perang. Kapal Coast Guard Cina sudah jelas melanggar kedaulatan laut teritorial Indonesia. Tak cukup hanya dengan melayangkan nota protes ke pihak Cina, Kemenlu juga harus menekan Cina agar mereka pandai-pandai menghormati dan menjalankan prinsip hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Kedua, kesalahan kapal Coast Guard Cina melanggar hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia. Ketiga, kapal Coast Guard Cina melanggar penegakkan hukum yang sedang dilakukan aparat Indonesia di wilayah ZEE dan landas kontinen.
Terlepas dari itu, kekisruhan yang dibuat Cina di Natuna setidaknya merupakan teguran untuk pemerintah agar lebih serius lagi memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan kedaulatan negara. Khsus di Natuna, ini merupakan salah satu kawasan strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah. Sebab, Natuna merupakan kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah.
Selama ini, sumber daya alam Natuna sudah sejak lama dieskploitasi secara membabi-buta , dicuri ikannya oleh nelayan-nelayan asing akibat kurang perhatian pemerintah. Selain itu, Natuna juga kaya akan minyak dan gas bumi. Sekadar informasi, kawasan pulau Natuna mengandung sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun. Kemudian, kawasan di sebelah utara pulau Natuna terdapat ladang gas D-Alpha dengan total cadangan 222 trillion cubic feet (TCT) dan gas hidrokarbon yang bisa didapat sebesar 46 TCT. Dengan begitu, Natuna adalah salah satu sumber migas terbesar di Asia. Begitu pula, Kementerian ESDM memperikarakan di perairan sekitar Natuna terdapat sekitar 16 blok untuk migas.
Lebih penting lagi, kawasan Natuna telah menjadi jalur utama pelayaran global, terutama kapal-kapal yang hendak menuju hong Kong, Korsel dan Jepang. Selain itu, Natuna juga berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam dan Kamboja.
Sadar akan hal itu semua, Presiden Joko Widodo akhirnya mengunjungi Natuna pada Kamis (23/6). Memimpin rapat di KRI Imam Bonjol, Jokowi meminta agar ekonomi di Pulau Natuna segera dikembangkan, khususnya di sektor perikanan dan migas. Penegasan Jokowi ini diungkapkan setelah Indonesia tiga kali ditelikung para nelayan dan kapal Coast Guard Cina yang hilir mudik mencuri ikan di Natuna. (Sego/Er)
