NUSANTARANEWS.CO – Isu mengenai perpanjangan jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang telah memasuki masa pensiun dinilai Indonesia Police Watch (IPW) membuat polemik dan kegaduhan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh mendengar masukan yang menyarankan dirinya memperpanjang masa jabatan Kapolri.
“Jika presiden mendengar masukan orang-orang tidak jelas dan memperpanjang jabatan Kapolri dipastikan akan muncul polemik dan kegaduhan, baik kegaduhan dari sisi politik maupun sisi hukum,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, Rabu (11/5/2016).
Dia menyebutkan beberapa potensi polemik dan kegaduhan seperti munculnya reaksi DPR yang akan berdampak pada pemakzulan presiden oleh legislatif. Pasalnya, kata dia perpanjangan jabatan Kapolri melanggar UU 2/2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 11 ayat 6 UU Kepolisian mengharuskan calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dan bukan pensiunan.
Neta mengingatkan, isu tentang perpanjangan jabatan Kapolri itu merupakan manuver segelintir pihak. Manuver ini, ungkapnya juga bisa merusak solidaritas Polri.
“IPW berharap presiden taat hukum dan taat konstitusi agar tidak muncul polemik atau kegaduhan. Para penasihat presiden di bidang hukum dan politik juga diharapkan memberikan penjelasan yang konkret,” tandasnya. (Ucok Al-Ayubbi)
