NUSANTARANEWS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang swasta untuk mengelola infrastruktur transportasi udara dan laut. Ini dilakukan demi mengalihkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa pemerintah sedang berpikir keras dalam menyiasati anggaran negara yang terbatas. Mengingat dibutuhkan dana sekitar Rp 1.600 triliun untuk membiayai infrastruktur transportasi.
“Swasta dan BUMN punya potensi dan secara kuantitatif memberikan sumbangan. Karena kita membutuhkan RP 1.600 triliun per tahun. Sementara, kita hanya bisa menyediakan dana sepertiganya. Oleh karenanya dengan keterlibatan swasta sektor transportasi bisa lebih eksis,” ujar Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Menteri Budi menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini akan lebih mempertegas fungsi regulator dan operator. Kemenhub tetap berfungsi sebagai regulator, sementara, BUMN dan swasta sebagai operator bandara dan pelabuhan.
“Kami juga telah memberikan insentif banyak sekali, seperti pelabuhan yang sudah eksis itu sudah besar, selama ini tidak ada kesempatan untuk kelola swasta dan selama ini harus bersaing dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di pelabuhan sendiri. Sekarang dilakukan sendiri dan improve sendiri menjadi kekuatan sendiri,” jelas dia.
Menteri Budi menambahkan, infrastruktur transportasi ini terdiri dari 10 pelabuhan dan 5 bandara. Adapun 5 bandara itu yakni bandara Samarinda Baru (Samarinda), bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), bandara Kalimarau (Berau), bandara Radin Inten II (Lampung), serta bandara Juwata (Tarakan).
Sementara 10 pelabuhan tersebut antara lain, Pelabuhan Gunung Sitoli (Sumut), Sintete (Kalbar), Sumbawa (NTT), Lombok Barat (NTB), Bima (NTB), Bungkutoko (Sultra), Sorong (Papua), Bitung (Sulut), Manokwari (Papua Barat), dan Marauke (Papua). (Andika)
