NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengelolaan bisnis komprehensif ESDM, Menhub dan Garuda terkait harga tiket pesawat. Presiden Jokowi disarankan sebaiknya meminta Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Garuda Indonesia menyampaikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh maskapai Garuda Indonesia yang juga masih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terkait dengan pengelolaan bisnis secara komprehensif.
Hal ini disampaikan pengamat ekonomi, Defiyan Cori menanggapi tudingan Jokowi bahwa Pertamina menjadi biang keladi di balik mahalnya harga tiket lantaran monopoli penjualan avtur.
“Salah satu upaya keterbukaan informasi kepada publik dan tak menduga-duga dan saling menyalahkan antar BUMN, maka sebaiknya otoritas dapat memeriksa struktur pembentuk harga tiket pesawat, berapa sebenarnya Harga Pokok Produksi (HPP) yang membentuknya dan berapa margin yang diambil Garuda Indonesia,” jelas Defiyan, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
Dengan mengetahui HPP ini, kata dia, maka akan dapat diketahui dengan tepat pos pembiayaan yang membentuk atau membebani harga tiket pesawat.
“Misalnya biaya perbaikan dan perawatan, biaya sewa pesawat (utang pembelian), biaya asuransi, biaya sewa bandara dan lain-lain,” sebut dia.
“Sebagai contoh, jika alasan yang disampaikan adalah 40 persen pembentuk harga tiket adalah bersumber dari avtur maka jika harga tiket pesawat Rp 1.000.000, komponen harga avtur atas harga adalah Rp 400.000? Pertanyaan selanjutnya adalah berapa liter avtur yang dihabiskan oleh sebuah pesawat dalam menempuh suatu jarak tempuh penerbangan?,” ujar Defiyan.
Jadi, lanjut dia, variabel avtur dalam komponen HPP hanya salah satu faktor saja yang akan membentuk harga tiket pesawat Garuda Indonesia dan maskapai lainnya.
(gdn/wbn)
Editor: Gendon Wibisono
