NUSANTARANEWS.CO – Terkait seringnya penolakan masyarakat terhadap pengembangan energi panas bumi (geothermal) dinilai anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Syamsir Abduh karena minimnya informasi dan edukasi. Syamsir mengatakan pendekatan untuk merubah cara pandang masyarakat itu diperlukan.
Bahkan Syamsir mengusulkan agar beberapa masyarakat yang daerahnya akan dikembangkan untuk energi panas bumi, diajak untuk meninjau daerah lain yang menjadi percontohan pengembangan energi panas bumi.
“Hal itu penting agar masyarakat bisa melihat langsung pengembangan energi panas bumi sekaligus bisa berdialog dengan masyarakat sekitar,” ujar Syamsir di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (14/11/2016).
Meski begitu, Syamsir mengatakan bahwa pendekatan seperti itu tidak mungkin bisa diseragamkan sebab sejumlah daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda.
“Misal PLTA di Kalimantan Utara, sebelumnya beberapa masyarakat juga ada penolakan. Akhirnya beberapa tokoh masyarakat terutama informal leader-nya pergi ke daerah lain untuk menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga air yang dibuat seperti itu contohnya,” kata dia.
“Tidak ada masalah, akhirnya mereka setuju. Itu contoh yang bisa diselesaikan. Tapi daerah itu punya kearifan lokal. Tidak bisa dipukul rata dengan pendekatan yang sama,” lanjut Syamsir.
Sebelumnya, pengembangan energi panas bumi di Indonesia masih sangat minim yakni 4 persen dari potensi yang ada. Padahal, 40 persen potensi energi panas bumi di dunia berada di Indonesia.
Salah satu faktor yang membuat pengembangan energi panas bumi minim yakni kerap adanya penolakan dari masyarakat. Selain masih rendahnya edukasi dan sosialiasi, ada faktor kepentingan politik di balik penolakan tersebut. (Andika)
