NUSANTARANEWS.CO – Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, mengungkapkan bahwa DPR periode kali ini sudah mengalami “kemandulan” dan “ketumpulan” dalam mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, apalagi kebijakan yang notabene merugikan rakyat.
“Pandangan saya dan fakta yang saya lihat, parlemen ini sekarang mandul. Karena sudah sangat dikuasai Pemerintah. Apapun yang dilakukan Pemerintah itu pasti jalan di dewan,” ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (15/10).
Hal itu, menurut Gus Irawan, dapat dilihat dari sudah bergabungnya hampir seluruh partai politik yang ada di parlemen ke Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Ya paling kami, Gerindra, dan mungkin PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang masih suka kritis. Makanya saya bilang parlemen mandul,” ujarnya tegas.
Dengan begitu, Gus Irawan menambahkan, parlemen yang harusnya menjadi pengawas, kini malah jadi “mengekor” kepada Pemerintah.
“Jadi akhirnya ini berbahaya bagi sistem ketatanegaraan kita. Ini kan kontrolnya menjadi lemah. Kecenderungan kontrol yang lemah itu kan bisa menjadi abuse of power dari Pemerintah,” katanya.
Sekadar informasi, usulan-usulan dari Pemerintah yang dengan mudah diloloskan oleh DPR kali ini adalah pengesahan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bahkan kinerjanya bisa dinilai kurang memuaskan, dan masih banyak lagi usulan-usulan Pemerintah yanh telah disahkan oleh DPR dengan mudah. (Deni)
