NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Rawan tak mensejahterakan buruh saat penentuan UMP, Fraksi PKS DPRD Jatim menginisasi model lain dalam penetapan pengupahan buruh. Model yang diinisiasiasi adalah penetapan upah berkeadilan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Dwi Hari Cahyono mengatakan dalam penetapan UMP, yang harus dirubah adalah model penetapannya. “FPKS DPRD Jatim punya model yang akan disodorkan untuk model penetapan pengupahan. Yaitu penetapan upah berkeadilan,” jelas pria asal Malang ini saat dikonfirmasi, Minggu (28/11).
Dikatakan oleh Dwi, model penetapan upah berkeadilan melibatkan utamanya pemerintah selaku pengawasan dan melakukan evaluasi.
“Tidak bisa diterapkan sama semua perusahaan dalam membayar upah buruh. Dalam model penetapan ini didasarkan dari omzet masing-masing perusahaan. Tidak seperti saat ini yang menghantam rata seluruh omzet perusahaan sama sesuai UMR, sehingga banyak pengusaha mengeluh,” jelasnya
Kelemahan pemerintah dalam penanganan perburuhan, kata Dwi, adalah pengawasan terhadap perusahaan. “Dari keterangan para buruh, masih minim perusahaan mengikutkan buruhnya dalam BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan,” terangnya. (setya)
