NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Lahan menipis di Jatim, Perhutani diminta rela lahannya untuk ditanami tebu. Anggota komisi B DPRD Jatim Subianto mengatakan pihaknya menekan pemerintah mulai pusat hingga daerah agar Perhutani merelakan lahannya untuk ketahanan pangan termasuk untuk menanam komoditi tebu.
“Tanpa ada mediasi dari pemerintah akan sulit dalam menyelesaikan permasalahan pergulaan di Jatim,” sambung pria asal Kediri ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (17/7).
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan pemerintah harus sebagai mediator untuk membuka lahan pertanian tebu di perhutani. Dibeberkan oleh Subianto, dengan munculnya pabrik gula baru di Jatim, harga tebu milik petani bisa terangkat.
“Selama ini harga tebu petani ketika di jual di pabrik gula yang dikelola BUMN, harganya tidak bisa bagus ditingkat petani. Apalagi pemerintah sudah mematok bahwa HET (Harga Eceran Tertinggi) Rp 12,500 ribu. Petani sendiri dalam HPP (harga Pokok Petani) nya minimal Rp 10 ribu. Petani minta dibeli dengan harga Rp 11,200 ribu,” jelasnya.
Subianto membeberkan saat ini ada selisih harga antara PG (Pabrik Gula) yang dikelola oleh swasta dengan yang dikelola oleh BUMN. ”Lebih menarik harganya jika dikelola oleh PG swasta.Contohnya Di KTM Randemen sudah bisa sampai 7,76 ekivalen harga tebu Rp 75.600 per kwt. Hal ini ada selisih selisih Rp 10.000, per kwt dengan PG yang dikelola BUMN,” jelasnya.
Subianto kemudian menyorot kinerja pemerintah dalam mengatur pergulaan di Indonesia termasuk di Jatim.
“Pemerintah kalau mau bijak di tengah Covid-19 menggelontorkan berbagai bantuan, tapi kenyataannya tak berdampak pada kesejahteraan petani. Okelah dapat terbantu adanya harga subsidi harga pupuk. Tapi ketika produksi gulanya terpangkas bisa dikata sama saja tak memberikan kesejahteraan pada petani,” jelasnya.(Setya)
