NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Klaim bantuan pihak lain, Dewan sorot langkah Gubernur Khofifah beri bantuan terdampak Covid-19. Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan bahwa gubernur Jatim Khofifah tak transparan dalam memberikan paket bantuan sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19.
“Idealnya gubernur Jatim bisa menitipkan ke anggota DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang untuk penyaluran bantuan tersebut. Bukan, gubernur sendiri yang menyalurkan. Nantinya bisa disalurkan oleh anggota dewan sesuai dengan dapil (daerah pilihan) masing-masing,” jelas politisi asal Lumajang ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (13/5).
Politisi asal PKS ini mengatakan tak hanya itu, dalam pemberian bantuan yang sumbernya dari APBD Jatim harusnya gubernur melibatkan para anggota legislatif.
“Gubernur seharusnya tidak jalan sendiri untuk penyaluran bantuan. Seperti sekarang ini, gubernur tidak transparan dalam menyalurkan bantuan “pihak lain” yang lewat Pemprov. Di mana bantuan tersebut kemudian diklaim berasal Pemprov,” jelasnya.
Gubernur, kata Artono, tak perlu kawatir ada permainan dalam pemberian bantuan ketika melibatkan para anggota Dewan.
“Kami jamin akan sampai ke yang berhak menerimanya. Sebutkan berapa bantuannya. Toh, dalam pembelian bantuan tersebut juga menggunakan uang rakyat bukan uangnya gubernur,” lanjutnya.
Dengan menggunakan anggaran rakyat, sambung Artono, menjadi dasar yang harus melibatkan DPRD Jatim dalam penyaluran bantuan tersebut.
“Kita ini dipilih oleh rakyat tentunya berhak tau berapa anggaran dan paket sembako apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19,” ujarnya. (Setya/ed. Banyu).
