NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Khofifah dinilai belum berhasil angkat kemiskinan di desa. Kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam pengentasan kemiskinan di desa mulai dipertanyakan. Pasalnya, naiknya IPM di desa, bukan atas kinerja Pemprov Jatim yang dipimpinnya, melainkan ada penunjang kebijakan yang dibuat oleh Pemda setempat.
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur DPRD Jatim menilai kinerja gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selama ini belum berhasil dalam mendongkrak kemiskinan di desa.
Menurut anggota Pansus LKPJ, Erma Susanti mengatakan dalam memberikan penjelasan ke pansus, dirinya melihat gubernur belum membeberkan program-program yang sudah dijalankan. “Kami masih diberi data makro sedangkan untuk mikro belum ditampilkan,”ungkapnya di Surabaya, Senin (20/4).
Erma mengatakan selama ini gubernur tak pernah menampilkan semua apa yang telah dilakukan dalam pengentasan kemiskinan di desa.
“Program yang dilakukan oleh gubernur belum pernah mengungkit persoalan desa di Jatim,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengakui bahwa banyak program gubernur Jatim yang baik untuk pengentasan kemiskinan di desa, namun belum menunjukkan hasil dalam mengangkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia).
“Selama ini yang mendongkrak kenaikan IPM di desa ada dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Sedangkan dari Propinsi belum ada keberhasilan,” jelas wanita anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Sebagai informasi, dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jatim ada beberapa program untuk pengentasan kemiskinan antara lain Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK) dengan anggaran sebesar Rp 5,93 M dan terealisasi sebesar Rp 5,83 M.
Selain itu ada program Penanggulangan Kemiskinan kelompok pemberdayaan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 313 M dan terealisasi Rp 308 M.
Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) dengan anggaran sebesar Rp 3,010 M dengan terealisasi Rp 3 M. Dan Jalin Matra bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (JM BRTSM) dengan anggaran sebesar Rp 3,800 M dan terealisasi sebesar Rp 3,758 M.
Program Masyarakat Desa Tertinggal dengan anggaran sebesar Rp 1,639 M dan terealisasi sebesar Rp 1,571 M dan program Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakat desa/kelurahan dengan anggaran sebesar Rp 7,386 M dan terealisasi sebesar Rp 7,085 M. (setya/ed. banyu)
