NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Setahun memimpin Jatim, kinerja Gubernur Jatim Khofifah dan wagub Jatim Emil Dardak masih menunjukkan kinerja kurang maksimal.
Banyak persoalan sosial yang tak mampu diselesaikan oleh pasangan Khofifah-Emil. Menurut ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim Sri Subianti, selama memimpin Jatim ada beberapa program yang kurang maksimal pelaksanaannya. “Masih ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih belum terbuka. Khususnya keterbukaan anggaran di masing-masing OPD,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (10/2/2020).
Sri Subianti mengatakan masih banyak OPD di lingkungan Pemprov Jatim masih belum terbuka. Meski demikian, ia juga tidak menampik kalau sudah ada OPD yang rekam jejaknya terlihat bagus.
“Secara kinerja, kami melihat beberapa memang OPD sudah bagus. Tapi, ada yang salah satunya, jujur saja keterbukaannya kurang. Baik itu keterbukaan dalam anggaran,” ungkapnya.
Hal tersebut disampaikan lantaran memang diketahuinya masih ada OPD yang kinerjanya belum maksimal. “Tapi, kalau saya bilang tidak berjalan juga salah, cuma kurang maksimal,” tambahnya.
Wanita yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga mengatakan bahwa program layanan pendidikan gratis dan berkualitas (Tis-tas) melalui APBD Jatim harus dievaluasi. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran masih perlu ada tambahan yang diambilkan di APBD yang akan datang.
“Bagaimana kita harus evaluasi lagi Tis-tas itu. Bila masih perlu ada tambahan, ya nanti dialokasikan pada penambahan di APBD yang akan datang,” jelasnya.
Kedua, lanjut dia, terkait pemangkasan pupuk subsidi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). Tak tanggung-tanggung pupuk subsidi yang dipotong mencapai 50 persen lebih.
“Harusnya Gubernur dengan OPD terkait sebelum pupuk subsidi dipangkas digulirkan itu lebih mendengar duluan sebelumnya. Ini kan sudah digulirkan, kita harus kesana lagi supaya tidak dijalankan,” terangnya.
Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Ach. Sulaiman
