NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Gerindra, Arief Poyuono mengaku salut dan bangga dengan mahasiswa dan masyarakat yang punya kesadaran tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dia berpesan supaya mahasiswa terus bergerak.
“Salut dan bangga dengan kawan-kawan mahasiswa dan rakyat yang punya kesadaran tinggi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi serta melawan para koruptor dan mafia-mafia perampok sumber daya alam Indonesia yang diduga keras sudah mendanai ratusan miliar untuk menggolkan revisi UU KPK dan KHUP,” kata Poyuono, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
“Terus bergerak, terus bergerak dan kepung wakil-wakil rakyat kita di seluruh Indonesia untuk tidak ingkar janji kampanye saat pemilu yang berkoar-koar untuk melawan korupsi,” sambung dia.
Seperti diwartakan, mahasiswa di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa serentak menolak pengesahan RUU yang dianggap bermasalah seperti UU KPK, UU Pemasyarakatan dan RUU KUHP. Mahasiswa juga mendesak disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.
“Saya ingatkan kepada Kangmas Joko Widodo yang Punya Nawacita ingin memberantas korupsi jangan main-main dengan janji dan sumpah Kangmas pada masyarakat,” tutur Poyuono.
Lebih lanjut dia mengingatkan jika mahasiswa dan rakyat terus bergerak dan tidak didengar, tak menutup kemungkinan Jokowi dilengserkan dan DPR dibubarkan mahasiswa dan masyarakat.
“Kalau mahasiswa dan rakyat terus bergerak dan enggak didengar, bukan tidak mungkin Kangmas Joko Widodo dilengserkan dan DPR dibubarkan masyarakat,” imbuh Poyuono.
Selain itu, Poyuono juga mengomentari pernyataan Moeldoko yang sempat menyebut KPK menjadi hambatan investasi di Indonesia. Meski telah diklarifikasi Moeldoko, Poyuono menilai statemen tersebut asal bunyi.
“Terkait adanya pejabat tinggi anak buah Joko Widodo yang mengatakan KPK menjadi hambatan investasi di Indonesia, seperti kurang sehat pikiran alias asbun karena tanpa data-data yang jelas,” ucapnya.
“Mana ada investor yang mau nanam duitnya di Indonesia kalau biaya siluman berupa pungli, korupsi menjamur, sehingga cost investasi menjadi lebih tinggi kalau nanam modal di Indonesia,” pungkasnya. (ach/eda)
Editor: Eriec Dieda
