NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gerakan mahasiswa di seluruh kampus di Indonesia dalam menolak revisi UU KPK dan pengesahan RUU KUHP berlangsung sangat massif. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan memicu kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun.
“Akan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan DPR,” ujar Ujang Komarudin kepada redaksi saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/9/2019).
Dalam melihat fenomena aksi turun jalan yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia kali ini, Ujang menjelaskan, mereka para mahasiswa menggelar demonstrasi karena kecewa terhadap DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan revisi UU KPK. Juga karena berencana mengesahkan RUU KUHP.
Baca Juga: Jokowi Belum Terlambat untuk Menolak Revisi UU KPK
“Para mahasiswa menganggap pemerintah dan DPR tidak aspiratif. Tidak mendengar mereka,” jelasnya.
Ujang mengatakan mahasiswa dan rakyat Indonesia tegas menolak revisi UU KPK. Namun DPR dan pemerintah tetap memaksa mengesahkannya. Hal itu yang memicu mereka kecewa dan kemudian turun ke jalan.
“Itu (pengesahan revisi UU KPK) melukai dan mengecewakan mahasiswa yang akhir-akhir ini turun kejalan,” tandasnya.
Sebagai informasi, tidak hanya mahasiswa dari kampus-kampus di Jakarta, gerakan menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP juga berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Sumatra, Yogyakarta, Bandung, Malang dan Makassar.
Pewarta: Romadhon
