NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Muda Tsamara Amany Alatas menilai seluruh warga negara memiliki hak untuk manja dan complain apabila terjadi kasus pemadaman listrik seperti yang terjadi baru-baru ini. Dimana pemadaman massal terjadi di seluruh wilayah Jabodetak (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi), Banten, Bandung di sebagian besar di pulau Jawa.
“Menurut saya seluruh warga berhak manja & complain kalo ada kasus pemadaman listrik, bukan hanya Jakarta atau Jawa ya. Kenapa? Lho warga itu konsumen. Dan konsumen berhak manja & dijadikan raja oleh perusahaan yang juga butuh & dapat untung dr konsumen,” kata Tsamara di akun twitter pribadinya, @TsamaraDKI, Selasa (6/8/2019).
Sebenarnya menurut saya seluruh warga berhak manja & complain kalo ada kasus pemadaman listrik, bukan hanya Jakarta atau Jawa ya. Kenapa? Lho warga itu konsumen. Dan konsumen berhak manja & dijadikan raja oleh perusahaan yang juga butuh & dapat untung dr konsumen.
— Tsamara Amany (@TsamaraDKI) August 6, 2019
Tsamara justru merasa bingung apabila adanya kompensasi dikatakan ‘manja’ dalam arti negatif. Sebab, kata dia, dalam dunia perusahaan dan konsumen, namanya konpensasi itu wajar dilakukan.
“Kalo kompensasi itu dikatakan manja dalam artian negatif saya agak bingung karena ini logika perusahaan & konsumen biasa saja. Kalau Go-Food makanannya salah, ya digantikan. Kalau pesawat ditunda berhari-hari, ya mereka sediakan penginapan atau tawarkan tiket lain. Wajarnya gitu,” katanya.
Dalam hal ini, lanjut Tsamara, konsumen adalah warga negara. “Perusahaannya ya PLN. Di mana persoalannya? Di Australia sbg contoh kejadian semacam ini juga ada kompensasinya. Baca cerita di link ini ttg pohon tumbang yg mengakibatkan listrik terganggu di Australia,” ujar politisi PSI itu.
“Mekanisme ganti rugi itu nggak perlu uang. Kawan saya punya ide soal voucher belanja sebagai salah satu cara. Juga ini bukan sekadar soal nominal, ini soal tanggung jawab perusahaan! BUMN kita dlm hal ini PLN harus punya corporate management yg baik dlm berhubungan dg konsumen,” imbuhnya.
Terkait dengan cuitan netizen yang menyebut persoalan semacam ini tidak sensitif di luar Jawa, Tsmara menegaskan bahwa tuntutan untuk mendapat hak konsumen tidak mesti soal Jakarta atau Jawa belaka, tetapi juga bisa dilakukan di daerah lain di Indonesia.
“‘Oh gak sensitif nih dengan luar Jawa.’ — kalau menurut saya sih tuntutan ini ya nggak harus tentang Jakarta atau Jawa aja sih. Kalau kamu di luar Jawa mengalami masalah serupa, ya suarakan sekeras mungkin. Mungkin akan ada yg bilang jarang didengar atau nggak didengar,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, itu bukan alasan untuk berhenti bersuara atau berhenti berjuang. Atau bahkan pada akhirnya menerima itu sebagai “nasib”. Itu sesuatu yang harus terus dikritik terus. “Itu hak,” tegasnya.
“‘Kok selama ini anda (Tsamara) gak bersuara di luar Jakarta.’ — hanya karena kita nggak ngetweet bukan berarti gak bersuara. Di forum luar Jawa ketika saya jg hadir ke NTT, ke Mamuju, saya jg ngomong soal pembangunan Indonesia Timur; listrik, air, dsb,” jawab Tsamara.
Bahkan Tsamara meminta kepada netizen di daerah yang ingin berkolaborasi dengan dirinya dalam menyuarakan masalah listrik di daerah luar Jawa, dirinya mengaku terbuka dan setuju dengan ide tersebut. “Ayo saya terbuka. Saya nggak masalah. Setuju & tertarik bahkan,” ujarnya.
“Hanya saja menurut saya karena masalah semacam ini sering dirasakan luar Jawa, bukan berarti apa yang terjadi dua hari kemarin harus dibiasakan atau dibenarkan. Kita kritik juga. Itu hak warga juga,” imbuhnya.
Tsamara menuturkan bahwa banyak yang mengatakan kritiknya tentang listrik adalah bias kota. Karena itu, ia terbuka kalau ada yang mau sama-sama menyuarakan. “Ayo kita seriusin. Meski ini jg bukan pertama kali saya bicara soal ini,” katanya.
“Tapi sebenarnya bagi orang2 yang tinggal di kota & gak paham daerah & mereka kesal karena mati listrik kemarin, nggak bisa 100% salahkan mereka & kasih cap macam2. Karena, seperti @Cittairlanie blg, mereka sudah punya standar sendiri ttg hidup,” tandasnya. (red/nn)
Editor: Achmad S.
