NUSANTARANEWS.CO – Wakil ketua DPR Fadli Zon mendesak supaya tidak upaya menghentikan proses penyidikan terhadap 15 perusahaan terduga pembakar hutan dan lahan tahun lalu di Indonesia. Ia berharap tidak benar adanya informasi dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda Riau.
Fadli mempertanyakan kenapa harus ada keputusan SP3 untuk kelima belas perusahaan tersebut. Jika benar, lanjut Fadli, SP3 justru akan menghadirkan kecurigaan di masyarakat tentang adanya permainan yang dilakukan oknum aparat dengan pemilik perusahaan.
“Saya kira ini perlu diperiksa, perlu diverifikasi dan klarifikasi kenapa bisa keluar SP3 itu. Tahun lalu kita sangat terganggu dalam masalah asap, karena ini akan berulang, jangan sampai ada hengki pengki di belakang ini yang membuat SP3,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
Fadli melanjutkan pemerintah harus segera tegas untuk meminta penegak hukum melakukan tindaklanjut atas informasi dikeluarkannya SP3 bagi 15 perusahaan. Masalahnya, lanjut dia, informasi tentang SP3 itu telah menyebar tak lagi menjadi rahasia umum.
“Kecuali misalnya keputusan SP3 itu solid tidak ditemukan, tetapi kan banyak cerita dan dugaan yang mengindikasikan kebakaran itu juga antara lain karena ada perusahaan-perusahaan besar,” ungkapnya. (hatiem)
