NUSANTARANEWS.CO – Badan Anti Korupsi India mulai memburu perusahaan “Shell“. Pemerintah India telah menjalankan rekomendasi dari Satuan Tugas Khusus (STA) untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan shell. Badan anti-korupsi di India, Biro Investigasi Pusat (CBI) telah mendaftarkan 91 kasus dari 632 perusahaan shell yang terlacak dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, lebih dari 250.000 perusahaan di India belum membayar pajak penghasilan kepada pihak berwenang tetapi meski telah membagikan dividen secara besar-besaran kepada para pemegang saham. Kal itu terjadi karena masih adanya anomali dalam undang-undang perpajakan yang menyebabkan maraknya penggelapan pajak oleh perusahaan-perusahaan ini.
Rekomendasi STA diharapkan dapat memberikan kepercayaan pada proses yang sudah dimulai sejak 2016 lalu untuk menghilangkan “black money” dari sistem ekonomi India.
Baca: Mengenal Perusahaan Shell dan Skandal Panama Papers
Dalam upaya pemberantasan uang hitam yang sangat besar jumlahnya, pemerintah India telah mencanagkan operasi pengenaan pajak terhadap lebih dari 250.000 perusahaan yang terus menunjukkan kerugian selama bertahun-tahun untuk menghindari pajak pendapatan. Langkah ini akan diumumkan oleh pemerintah Narendra Modi pada bulan Juli mendatang jika terpilih kembali.
Seorang pejabat kementerian keuangan mengatakan dengan syarat anonimitas bahwa tarif pajak akan jauh lebih rendah daripada tarif pajak alternatif minimum (MAT) saat ini yang saat ini berada pada 18,5 persen.
Tujuan dari langkah tersebut adalah untuk membawa semua perusahaan penghindar pajak ke meja hijau. Hal itu untuk memngungkap bagaimana perusahaan dapat membayar dividen kepada pemegang saham, sementara pada saat yang sama perusahaan menunjukkan tidak ada penghasilan untuk pajak penghasilan.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah India telah mengambil beberapa langkah untuk menyingkirkan perusahaan-perusahaan cangkang (Shell) yang digunakan sebagai alat untuk menyamarkan kepemilikan aset atau untuk mentransfer dana secara ilegal untuk menghindari pajak.
Pemerintah India akan membatasi perusahaan mana pun, yang tidak menjalankan bisnis atau operasi untuk jangka waktu dua tahun akan memperoleh status perusahaan yang tidak aktif. (Agus Setiawan)
Baca juga: Seorang Jurnalis Investigasi Panama Papers Terbunuh Akibat Ledakan Bom
