NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/8/2017) malam, dalam kasus suap dan gratifikasi Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono terkait penerimaan uang untuk perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017.
Salah satunya, menurut Basaria proyek tersebut terkait pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah tahun anggaran 2017, dan proyek ini dimenangkan oleh PT Adhi Guna Keruktama.
Berdasarkan catatan Center for Budget Analysis (CBA), Kementerian Perhubungan sendiri, memiliki Proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas di tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini sebesar Rp45.015.800.000.
“Sedangkan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, memang benar adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama yang beralamat di Rukan puri mutiara blok A nomor 16 Jalan Griya Utama sunter Agung, Jakarta Utara. Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp44.518.000.000,” terang Jajang Nurjaman selaku Koordinator Investigasi Center for budget analysis CBA, dalam ketarangannya kepada redaksi NusantaraNews.co, Jumat (25/8/2017).
Berdasarkan catatan di atas, kata Jajang, CBA mendorong KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi terkait proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dijalankan Kemenhub. Khususnya yang melibatkan PT Adhiguna Keruktama, karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub.
“Antara tahun 2016 sampai 2017 saja, nilai proyek yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp179.227.397.000,” ungkap Jajang.
“KPK jangan sampai berhenti di proyek tahun 2016 dan 2017 saja, karena sedikitnya antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama,” samnbungnya.
Dia mencontohkan, misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur PelayaranPelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000 .
Adapun tiga proyek lainnya, lanjut Jajang, yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.
“Jika ditotal, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, paraktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan yang dipimpin Budi Karya Sumadi sudah lama terjadi,” jelas Jajang.
Sangat disayangkan Gurita korupsi di tubuh Kemenhub yang dinahkodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi. Menurut Center for Budget Analysis, sebaiknya Jokowi kembali mempertimbvangkan untuk mencari menteri perhubungan yang lebih tegas alias baru.
“Jangan sampai proyek-proyek strategis nasional yang dijalankan Kemenhub, malah dijadikan ajang bancakan oknum-oknum tidak bertanggungjawab, karena menterinya kurang tegas,” tandas Jajang tegas.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
