Connect with us

Hukum

Anggaran Keamanan DPR Dinilai Boros dan Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Published

on

dpr ri, jasa kemanan, anggota dpr, senayan, jasa tenaga keamanan, keamanan dpr, keamanan senayan, cba, jajang nurjaman, nusantaranews

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengungkapkan DPR RI dalam 4 tahun 2014-2017 telah menghabiskan uang negara sebesar Rp 106,6 miliar untuk jasa tenaga keamanan kantor mereka di Senayan. Menurutnya, duit ratusan miliar tersebut terlalu besar dan mubazir hanya untuk keamanan kelompok pejabat paling malas ini, lihat saja kinerja legislasi mereka baru 80 RUU yang dibuat dari target 183.

“Besaran anggaran tenaga keamanan yang mencapai ratusan miliar disebabkan karena setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang tidak wajar,” kata Jajang melalui keterangan tertulis, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Untuk tahun anggaran 2014, kata dia, pengadaan tenaga kemanan Setjen DPR RI dijalankan oleh PT Gaia Prima Proteksindo menghabiskan anggaran sebesar Rp15.824.511.529.

“Proyek jasa tenaga keamanan di tahun 2015 naik hampir Rp 1 miliar, menghabiskan anggaran sebesar Rp16.691.494.022, perusahaan yang menjalankan adalah PT Kartika Cipta Indonesia,” jelasnya.

Untuk proyek tenaga kemanan di tahun 2016, lanjut Jajang, anggaran yang dihabiskan naik dua kali lipat lebih menjadi Rp33.744.106.200. “Adapun perusahaan yang menjalankan adalah PT Romindosada Globalindo,” sebutnya.

Kemudian, anggaran untuk jasa keamanan terus mengalami kenaikan. Tercatat di tahun anggaran 2017 yang dihabiskan sebesar Rp40.420.603.000. “Perusahaan yang menjalankan PT Jatayu Alih daya Bagadata,” katanya.

Selain kenaikan tidak wajar setiap tahunnya, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan ada potensi kerugian negaran sebesar Rp 5,8 miliar.

“Contohnya pengadaan tenaga keamanan di tahun 2017 anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 40,4 miliar terlalu besar dan boros. Padahal pihak Setjen DPR RI bisa saja cukup menggunakan uang negara senilai Rp 38,6 miliar,” sebut peneliti CBA ini.

“Berdasarkan catatan di atas, CBA mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)untuk membuka penyelidikan terhadap proyek jasa tenaga keamanan yang dijalankan Setjen DPR RI dari tahun 2014 sampai 2017,” pintanya.

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Advertisement
Advertisement

Terpopuler