NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mahasiswa menilai, 4 tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla meninggalkan sejumlah noda hitam dalam perjalanan berbangsa dan bernegara. Salah satu sektor yang tampak kegagalannya ialah kondisi ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Bersatu, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
“Kondisi perekonomian Indonesia rupanya dalam keadaan yang tercekik. Saat ini Indonesia menjadi negara yang senang untuk melakukan impor. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka impor sampai dengan juli 2018 mencapai USD 107,34 miliar, semmentara dalam hal ekspor hanya mencapi angka USD 104,28 miliar. Dengan demikian ada defisit sebesar USD 3 miliar dari aktivitas ekspor–impor negara,” kata mahasiswa UMJ.
Mahasiswa menjabarkan, dari sudut lain, di tengah gejolak ekspor-impor, kebijakan ekonomi Jokowi masih kurang dalam memberikan fokus yang berkaitan dengan industrialisasi. Terutama hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani serta nelayan, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
“Padahal keempat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetetitf bangsa indonesia. Dan, sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor–sektor ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global yang semakin keras persaingannya,” kata mahasiswa.
Di saat kondisi ekonomi yang tercekik, katanya, pemerintah Indonesia malah memfasilitasi pertemuan dua lembaga keuangan internasional, IMF dan World Bank. Diketahui, pertemuan yang akan dihelat pada 28 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali ini menghabiskan dana Rp 855 miliar.
“IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga internasional yang telah menunjukan kejahatannya di seluruh dunia dan Indonesia,” kata mereka.
Mahasiswa UMJ menyebut sejumlah kejahatan IMF dan World Bank. Pertama, menginjak–injak kedaulatan bangsa–bangsa dengan memberiakan syarat–syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk.
Kedua, Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank Dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor–faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1977-an.
“Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan agresif mengikat kedaulatan negara dan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan,” katanya.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Alya Karen
