NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ikut berkomentar terkait insiden walk out Ketua Umum Partai Demokrat saat deklarasi damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta beberapa waktu lalu. Diketahui, SBY memutuskan walk out sebagai sikap protes lantaranya adanya pelanggaran dan provokasi dari relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf yang sejatinya tak diperkenankan membawa atribut dukungan dalam kegiatan tersebut.
“Bagaimana mau membangun pemilu adil dan berkualitas kalau tahap awal deklarasi damai saja sudah dilanggar. KPU, Bawaslu jangan datar-datar saja soal SBY walk out karena relawan capres Jokowi,” kata Pigai melalui pesan singkat, Jakarta, Selasa (25/9/2018).
Dia menilai, insiden walk out SBY itu menunjukkan ketidakdewasaan para relawan partai politik dalam menghadapi pesta demokrasi nasional. Menurutnya, kenyataan itu sekaligus menunjukkan bila parpol membentuk kedewasaan barisan pendukungnya untuk mengikuti dan mentaati aturan yang telah disepakati bersama.
“Ini belum ada kedewasaan politik, bagaimana membangun komunikasi politik secara benar yang harus dimulai dari parpol,” kata Pigai.
Putra asal Papua ini mengingatkan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan adil. Terlebih dua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab penuh untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.
Sebelumnya, insiden di deklrasi pemilu damai beberapa waktu lalu KPU dan Bawaslu dinilai telah bersikap tidak adil terhadap para peserta pemilu.
KPU dan Bawaslu sebelum acara deklarasi membuat aturan bahwa peserta dibatasi 100 orang, mengenakan gelang, tidak boleh membawa bendera, atribut parpol dan atribut dukungan pasangan capres-cawapres. Nyatanya, saat karnaval pendukung paslon nomor urut 01 terlihat membawa bendera dan atribut.
Merasa KPU tidak adil, SBY dan beberapa ketua parpol memilih balik kanan alias pulang lebih cepat. (bya/eda)
Editor: Banyu Asqalani
