NUSANTARANEWS.CO – Komisi III DPR RI kompak menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi Kapolri setelah melakukan serangkaian fit and proper test pada Kamis (23/6/2016) di ruang rapat kerja Komisi III DPR, Senayan Jakarta. Seluruh fraksi di Komisi III menyetujui Tito menggantikan Badrodin Haiti yang akan pensiun dalam waktu dekat.
Adapun fraksi-fraksi tersebut adalah Golkar, PDIP, Gerindra, PPP, Demokrat, PAN, PKS, Hanura dan PKB. Hasil fit and proper test ini selanjutnya akan dibawa ke sidang Paripurna DPR untuk meminta persetujuan.
Dalam kesempatan sama, Tito langsung mengungkapkan 11 program prioritas. “Ada 11 program prioritas untuk Polri modern, pertama reformasi internal Polri dengan pembenahan karir yang belum optimal,” ujar Tito. Dia menjelaskan, reformasi internal Polri tersebut guna memperkuat solidaritas internal lewat komunikasi yang terbuka antar atasan dan bawahan.
Selain itu, Tito juga mengungkapkan dirinya akan melakukan evaluasi karir dan penerapan rekam jejak dalam menempatkan personel dan proses rekrutmen yang bersih, humanis, transparan serta bebas KKN. “Mewujudkan anti korupsi dan menguatkan pakta integritas, disiplin dan penegakkam hukum,” ujar Tito.
Kedua, mewujudkan pelayanan publik agar mudah diakses seperti menyederhanakan pelayanan dan memodernisasi sistem pelayanan publik. “Agar mudah dan bebas calo misalnya, pembuatan SIM secara online dan SKCK online,” jelas Tito. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM Polri yang profesional dan ideal.”Menyusun rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi dan moderninsasi almatsus dan alpakam Polri,” kata dia.
Keempat, Tito akan meningkatkan kesejahteraan anggota Polri melalui peningkatan tunjangan kinerja. Untuk program ini Tito menargetkan pada 2019 mendatang selesai 100 persen. Adapun bentuk dari program ini berupa pemenuhan kebutuhan perumahan dinas anggota, meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri dengan menambah jumlah rumah sakit.
“Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan di Papua, peningkatan dukungan operasional Babinkamtibmas, mengupayakan program wirausaha bagi anggota polri, dan dukungan asuransi ekselamatan kerja bagi anggota polri,” kata Tito seperti dikutip Antara. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keenam, menata kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana-prasarana, penyederhanaan standar operasional prosedur, serta restrukturisasi sesuai tantangan tugas antara lain lewat penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam. “Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan sarpras, pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan tipologi polres,” paparnya.
Ketujuh, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan kedelapan penegakkan hukum secara profesional, anti korupsi dan menjunjung HAM. “Pengamanan pilkada serentak 2017, 2018 dan pileg pilpres 2019 serta pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah,” Tito menambahkan lagi. Dia juga akan melakukan penguatan sinergi dengan TNI, Badan Intelihen Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan SAR Nasional dan Badan Keamanan Laut.
Kedelapan, membangun kesadaran pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Caranya, kata dia, membangun daya cegah dan tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba dan separatisme. “Mengintesifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro-kekerasan dan intoleransi dan penegakan hukum yang optimal. Penguatan pembinaan teknis Polsus dan PAM Swakarsa serta Korwas PPNS dan penguatan kerja sama dengan masyarakat sipil dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya,” sambung Tito.
Kesembilan, penegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan terhadap kasus kejahatan jalanan, kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, pencurian ikan, korupsi, narkoba, kejahatan siber, kejahatan ekonomi, menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar. “Peningkatan kemampuan penyidikan cyber crime, ekonomi, dokpol, labfor, dan sertifikasi penyidik serta peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya,” ujar Tito.
Kesepuluh, Tito mengatakan dirinya akan melakukan penguatan pengawasan dengan memperkuat kerjasama dengan pengawas internal serta memperbaiki sistem pengaduan. Terakhir, Tito akan menjalankan program quick wins. Sekadar informasi, program quick wins bertujuan agar masyarakat dapat merasakan dampak pelaksanaan pembangunan nasional dengan segera. Polri sebagai bagian integral dari pemerintahan harus mengimplementasikan.
Dari ke-11 program Tito Karnavian sebetulnya tidak jauh berbeda dengan program Kapolri Badrodin Haiti sebelumnya. Bisa dikatakan, program Tito adalah lanjutan dari program Badrodin. (Sego/Red)
