Hukum

Penyuap Pejabat Pajak Nyatakan Pikir-Pikir Usai Divonis Hakim

MENGAPA RAKYAT JAKARTA BUTUH GUBERNUR BARU? (Jawaban Edisi Pertama) Oleh MUCHTAR EFFENDI HARAHAP (NSEAS: Network for South East Asian Studies) Mengapa rakyat Jakarta butuh Gubernur baru? Jawaban inti adalah karena Gubernur lama (Ahok) tak mampu dan gagal melaksanakan urusan pemerintahan. Pertanyaan berikutnya, urusan pemerintahan apa saja Gubernur lama tidak mampu dan gagal? Inilah jawaban edisi pertama: 1. Pendapatan daerah: Tak pernah berhasil raih target capaian alias gagal melulu. Hanya mampu realisasi rencana pendapatan daerah sekitar 70 %, tergolong kinerja lebih buruk. 2. Belanja daerah: Juga tak mampu raih target capaian. Hanya mampu raih sekitar 65 %, kinerja sangat buruk. 3. Pendidikan: Tahun 2016, proyek rehabilitasi 45 sekolah mangkrak. Lebih 40 % rakyat Jakut usia sekolah, tidak menikmati pendidikan di SLTA . 4. Kesehatan:Gagal berat raih target capaian penyerapan anggaran. Hanya 47% tercapai.Belum optimal sistem pelayanan kesehatan; masih terbatas jumlah dan kualitas pelayanan RS dan Puskesmas. Dapatkan AHH hanya sekitar 70 thn, masih kurang 5 tahun. Kinerja sangat.. sangat buruk. 5.Pekerjaan umum: Gagal berat raih target capaian penyerapan anggaran. Hanya 47% tercapai. Kinerja sangat.. sangat buruk. Ada 44 proyek konstruksi mangkrak. 6.Perumahan rakyat: Tak sama sekali sediakan perumahan hak milik kepada rakyat DKI, kecuali Rusunawa. Itupun gagal. Target rencana 45.000 unit Rusunawa, hanya tercapai sekitar 1.500 unit. Gagal total. 7.Perhubungan: Rencana pembangunan 3 koridor busway belum terealisir. Penyediaan armada busway target jauh tercapai, bahkan 180 unit dimusnahkan. Proyek LRT mangkrak, diambilalih Pemerintah. Luas jalan terbangun, masih sangat minim jauh dibawah target. Jumlah jembatan terbangun juga masih jauh dibawah target. Target tercapai 1.000 armada angkutan umum diremajakan, gagal total. 4 tahun ini hanya tercapai kurang 400 unit diremajakan. Sangat...sangat buruk. 7.Lingkungan hidup: Penyerapan anggaran hanya 46 %, sangat buruk. Pembangunan RTH, gagal total, realisasi pembelian lahan nol. Tidak pernah dapat Penghargaan Adipura, kecuali satu kota Jakarta Pusat. Padahal era Fauzi Bowo semua kota dapat Adipura. 8.Kemacetan: issue strategis tahunan kemacetan tak mampu terpecahkan, bahkan meningkat. Jakarta kota termacet se dunia. 9.Banjir: Issue strategis banjir terus terjadi. Bahkan, cukup merata di sejumlah Ibukota. Tahun 2016 terjadi banjir terbesar sejak 2007. Banjir jalan terus dan belum berkurang signifikan. 10. Perumahan Kumuh: Untuk memecahkan issue strategis kawasan dan perumahan kumuh, dibuat program penataan ulang, bukan penggusuran paksa. Fakta: pilihan Ahok adalah penggusuran paksa. Dinilai LBH dan Komnasham, telah melanggar HAM. Gagal urus penataan ulang perumahan kumuh.
Rajamohanan berdiskusi dengan kuasa hukum/Foto Restu Fadilah/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Usai menjatuhkan vonis, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair untuk menanggapi vonis tersebut. Mohan dengan baju batiknya melenggang menuju penasihat hukumnya yang berada di sisi kanan. Setelah berunding, Mohan memutuskan agar penasihat hukumnya menjawab pernyataan hakim.

“Terima kasih, Yang Mulia. Kami memutuskan pikir-pikir terlebih dahulu,” kata penasihat hukim Mohan, Samsul Huda, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bungur, Jakarta Pusat, Senin, (17/4/2017).

Hal yang sama berlaku bagi jaksa penuntut umum (JPU) yang pada persidangan itu berjumlah tiga tim dari KPK. “Kami juga memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu yang mulia,” ucap Jaksa Ali Fikri.

Diketahui, Director Country PT E.K Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair divonis dengan hukuman 3 tahun penjara. Tak hanya itu, Mohan juga menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

Majelis berpendapat, Rajamohanan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap sebagaimana dalam dakwaan pertama. Sesuai dakwaan pertama, Rajamohanan didakwa memberikan uang suap kepada Handang Soekarno sebanyak US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar.

Suap diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Sejumlah persoalan itu yakni, pengembaian kelebihan pembayaran  pajak (restitusi), surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN), masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Hakim menilai, Rajamohanan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Reporter: Restu Fadilah

Komentar

To Top