Komandan Densus 99 Banser Nuruzzaman usai Seminar Kebangsaan:
Komandan Densus 99 Banser Nuruzzaman usai Seminar Kebangsaan: "Pembubaran HTI dan Amanat Konstitusi Kita", di Aula PBNU, Senin, 10 Juli 2017. Foto Achmad Sulaiman/ NUSANTARANEWS.CO

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Komandan Densus 99 Satkornas Banser Nuruzzaman mengatakan, pihaknya bersama GP Ansor dan Banser telah melakukan gerakan pemantauan aktivitas orang-orang HTI cukup lama.

“Di internal kami membentengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam gerakan Islam radikal. Kami juga telah melakukan pemantauan dan kajian,” tutur Nuruzzaman beberapa waktu lalu di Aula PBNU, Jakarta Pusat.

Pemantauan atau monitoring di medsos, kata dia, terus dilakukan. Apabila terdapat ujaran-ujaran kebencian yang mengatasnamakan Islam, pihaknya melaporkan ke pihak yang berwenang. “Kami tidak bisa bertindak, sebab kami bukan aparat keamanan,” ujarnya kepada wartawan.

Ia juga menyampaikan bahwa, Densus 99 Banser bersama Ansor sudah memperingatkan mereka (HTI) dengan cara diskusi. Namun, lantaran mereka adalah orang terdidik yang berasal dari kampus-kampus terbaik dan berasal dari kelas menengah, mereka mampu memjelaskan gerakan yang dilakukan dengan baik.

“Mereka bisa mempengaruhi orang lain dengan gaya-gaya mereka. Dan, bahkan mereka bisa masuk ke dalam NU,” ucap Nuruzzaman.

“Mohon maaf, mereka menipu publik. Misalnya, mereka foto bareng dengan ulama-ulama NU, kemudian mereka tulis caption, bahwa kiai NU ini mendukung HTI. Kita temukan misalnya di salah satu daerah di Jawa Timur, ada ketua muslimat yang difoto kemudian diklaim telah mendukung HTI,” sambungnya.

Tak hanya itu, Nuruzzaman juga mengemukakan perihal niat dan tujuan HTI di negara yang berdasarkan pancasila bukan syariat Islam.

“Ini bukan soal penyebaran Islamnya. Islamnya, Ok. Kami juga sama-sama Islam. Tetapi, ini berniat merubah negara ini. Dengan alasan bahwa orang yang berideologi pancasila adalah kafir, itu sudah masuk ke wilayah ideologis. Cara-caranya ok, tapi menganggap orang-orang yang berbeda adalah kafir itu yang menurut saya salah. Takfiri atau mengkafirkan orang lain adalah salah satu yang dilarang oleh Islam,” paparnya.

Karena itu, lanjut dia, jika HTI ingin merebut kekuasaan, di mana HTI adalah organisasi politik, mestinya ikut berpolitik, bertarung dengan sehat. “Mereka menolak pemilu, menolak demokrasi, tapi mereka ingin merebut kekuasaan, lah dengan cara apa?. Mereka ingin menerapkan khilafah di Indonesia tapi mereka menolok pemilihan umum,” kata Kandensus 99 Banser itu.

Ketika itu, pihaknya sangat mendesak kepada pemerintah supaya segera mengeluarkan Perppu tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan ia sempat menilai pemerintah diam saja.

“Pemerintah yang seharusnya membubarkan organisasi ini. Kami ini sudah cukup lama berteriak, tapi pemerintah diam saja. Hanya pernyataan politik, mau diproses pengadilan. Pemerintah punya cara, salah satunya dengan perppu. Sebenarnya Perppu bisa segera dimainkan,” cetus Nuruzzaman.

“Ngomong harus persetujuan senayan (DPR), mereka punya PDIP, ada PKB yang saya yakin akan mendukung. Ada PPP dan partai-partai lain yang akan mendukung pemerintah untuk mengeluarkan Perppu. Pemerintah serius tidak untuk mengeluarkan Perppu?. Jangan-jangan hanya main-main,” lanjut dia.

Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman

Komentar