NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta rencana penerapan Full Day School oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat tersebut, harus memberikan jaminan terhadap kelangsungan madrasah diniyah dan pondok pesantren.
“Harus ada jaminan bahwa penerapan kebijakan tersebut benar-benar justru untuk memberikan pengakuan dan penguatan terhadap eksistensi madrasah diniyah, pondok pesantren, dan sejumlah lembaga pendidikan keagamaan informal dan non formal lainnya, termasuk pengakuan dan pemberdayaan guru-gurunya,” kata Menag Lukman di Jakarta, Rabu (14/06/2017) seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.
Baca: Full Day School, Kanker (Rahim) Pendidikan Ala Pesantren
Jaminan penguatan eksistensi madrasah diniyah dan pondok pesantren, lanjut Menag, juga harus tertuang dalam regulasi.
“Jika tidak ada jaminan, sebaiknya dikaji secara lebih mendalam lagi dampak negatif (mudharat) yang ditimbulkannya, karena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas dia.
Di samping itu, Kebijakan Full Day School tersebut dinali juga akan berdampak langsung pada perkembangan pendidikan pesantren terutama Madrasah Diniyah.
Baca: Kebijakan Full Day School Bisa Ancam Kebhinekaan
Bahkan, Ketua Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa, Miftahul Aziz, menyebutkan bahwa penerapan FDS merupakan kanker (rahim) bagi pendidikan pesantren yang di dalamnya ada madrasah diniyah.
“FDS adalah kanker bagi Rahim yang sudah melahirkan jutaan manusia yang tidak letih belajar, pejuang, berkarakter dan berahlaqul karimah,” katanya, Rabu (14/6/2017).
Simak: KPAI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Full Day School
Menurutnya, pendidikan madrasah diniyah tidak hanya menekankan santri bisa memahami matapelajaran saja. Akan tetapi santri juga memiliki karakter dan mental akhlakul karimah.
“Madrasah Diniyah membentuk santri menjadi manusia yang mempunyai kesadaran belajar yang terus menerus, mental juang dan silaturrahim yang baik,” terang Aziz.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
