Connect
To Top

Ini Adalah Negara Republik Indonesia, Bukan Salah Satu Provinsi dari China

Sejumlah tenaga kerja asing saat beristirahat di Proyek Pembangkit Listrik Celukan Bawang/Foto via Tempo/Bram Setiawan

Sejumlah tenaga kerja asing saat beristirahat di Proyek Pembangkit Listrik Celukan Bawang/Foto via Tempo/Bram Setiawan

NUSANTARANEWS.CO – Isu terkait keberadaan pekerja asal China yang bergentayangan di Indonesia mendapat perhatian khusus dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hipmi. Ketuanya, Bahlil Lahadalia mengatakan, membanjirnya pekerja asing khususnya dari China akan membawa dampak buruk bagi negara ini, antara lain; pelanggaran undang-undang, kecemburuan sosial, dan kerusakan budaya bangsa.

“Ini adalah negara Republik Indonesia, bukan salah satu provinsi dari China. Penggunaan bahasa Indonesia adalah bagian dari idealisme kita sebagai sebuah negara. Kehadiran pekerja kasar asing akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat meledak menjadi konflik sosial,” kata dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nusantaranews di Jakarta, Sabtu (30/7/2016).

Ditambahkan Bahlil, pekerja asing akan merusak budaya bangsa kita. Sebab budaya kita, sekalipun kita ini miskin secara ekonomi, kita tetap memegang adat kesantunan. Kita punya rasa malu, punya budaya bersih. Sedangkan pekerja China di Lebak, Banten, malah buang kotoran sembarangan. Mereka juga tidak menghargai masyarakat lokal. “Ini akan menjadi pemicu konflik sosial yang sangat serius bila tidak segera ditata dengan baik,” cetusnya.

Pemerintah diharapkannya tidka membantah dan menyanggah keberadaan pekerja asal China di Indonesia, terutama di sektor-sektor infrastruktur. Kata dia, “memang, pekerja China tidak sampai sepuluh juta. Tetapi, pekerja China bukan hanya mempunyai skill khusus, tapi bahkan pekerja kasar pun diboyong dari sana. Ini merupakan penghinaan bagi bangsa dan negara,” ucap dia.

Dia berharap, Menaker menjaga dan melindungi tenaga kerja kita. Sebabnya, negara ini sedang banyak pengangguran dan membutuhkan lapangan pekerjaan. Menaker harus mampu mendeteksi berapa jumlah pekerja China yang memakai visa turis dan overstay. Fakta ini tidak terberitakan, keluh Bahlil.

“Dalam konteks politik ke depan, kita tidak boleh mengabaikan keberadaan pekerja China di Indonesia hanya semata-mata bekerja. Di Monokwari, mereka sudah mukim satu tahun lebih untuk membangun pabrik semen. Belum lagi di Kalimantan, Sulawesi, Banten,” ungkapnya melanjutkan.

Untuk itu, pemerintah dimintanya turun ke daerah-daerah guna melihat fakta lapangan tentang keberadaan pekerja asal negara komunis yang sudah bertaburan di berbagai sector, utamanya sector infrastruktur. Ke depannya, Hipmi berharap tidak ada lagi pekerja asal China lalu lalang masuk menjadi tenaga kerja di Indonesia. (sego/eriec dieda/red)

Berita terkait: Investor China Selundupkan Militernya Ke Indonesia dan Reklamasi Pantai, Strategi China Ancam Ketahanan dan Keamanan RI

Komentar