Ekonomi

BPKM Ingatkan Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Tenaga Kerja Asing

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong/Foto Andika / NUSANTARAnews
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong/Foto Andika / NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meminta masyarakat agar tidak termakan isu mengenai tenaga kerja asing (TKA), ia mengingatkan supaya diskusi mengenai masalah TKA tersebut dilakukan secara proporsional.

Menurutnya, penggunaan TKA yang berlebihan dan tidak proporsional dikahwatirkan bisa kontraproduktif terhadap upaya pemerintah dalam menarik investor asing.

“Jangan kita menjadi terobsesi dengan isu TKA ini sehingga kita malah kehilangan fokus pada isu-isu yang sebetulnya lebih kritis, lebih penting, seperti upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia,” ujar Thomas Lembong dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Thomas mengatakan, porsi TKA di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh negara-negara tetangga.

“Jadi sangat jauh, di bawah negara tetangga, negara saingan kita seperti Singapura dan Thailand. Singapura sampai lebih dari 20% dari pekerjanya adalah TKA, kita 0,1%. Malaysia pun di atas 5%, Thailand pun juga di atas 5%, kita baru 0,1%, jadi kita masih ketinggalan dibandingkan dengan negara saingan kita dalam memanfaatkan TKA,” paparnya.

Mantan Menteri Perdagangan itu berujar, penggunaan TKA yang jumlahnya masih kecil tidak perlu menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Sebagai bangsa yang besar, kata Thomas, tidak sepatutnya rakyat Indonesia takut dengan orang asing di tanah kelahiran sendiri.

“Sementara ada 6,5 juta orang Indonesia di luar yang menjadi TKA di negara lain dan mampu bersaing di sana, masa kita nggak mampu bersaing di negara sendiri? Ya kan nggak masuk akal,” ucap pria yang kerap disapa Tom itu.

Dia menilai berbagai pihak harus mengedepankan semangat positif, transparan, serta komunikatif dalam dialog publik mengenai semua permasalahan termasuk soal TKA.

“Kita harus mulai jujur, soal infrastruktur kita, soal regulasi kita yang masih tumpang tindih dan berlebihan, makanya kita masih harus terus rajin meneliti regulasi. Bagaimana negara-negara lain itu masih lebih mudah berbisnis, daripada berbisnis di Indonesia,” tutur Tom. (Andika)

Komentar

To Top