NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Wadul ke Dewan Jatim, Basmalah tolak pembubaran BPWS. Basmalah (Badan Silaturahmi Masyarakat Labang) menolak adanya rencana pemerintah untuk membubarkan keberadaan BPWS (badan Pengelola Wilayah Suramadu). Penolakan tersebut disampaikan ke Komisi A DPRD Jatim, Rabu (26/8).
Yang menjadi alasan dari penolakan tersebut karena keberadaan badan tersebut dinilai sangat diperlukan khususnya bagi pengembangan wilayah Madura khususnya di sekitaran Suramadu.
“Kami tegaskan menolak adanya rencana pembubaran tersebut,” ungkap Ketua Dewan Pembina Basmalah Harun Al Rasyid saat ditemui di Surabaya, Rabu ( 26/8).
Harun Al Rasyid mengatakan dengan pembubaran BPWS bagi pihaknya sama saja dengan tidak menghargai perjuangan masyarakat Madura yang berusaha untuk mengentas kemiskinan di Madura.
“Sampai hari ini indeks kesejahteraan di Madura paling rendah sekali. Hal ini menunjukkan di Madura kesejahteraan belum bisa tercapai,” sambungnya.
Bagi Basmalah, kata Harun, keberadaan BPWS sangat strategis dalam pembangunan wilayah Madura. ”Di Madura banyak potensi yang bisa digarap untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Madura. Kalau hanya mengandalkan sinergi antara Pemprov Jatim dan Pemkab di seluruh Madura tentunya tak cukup. Oleh sebab itu keberadaan BPWS inilah diharapkan mampu membantu percepatan pembangunan di Madura. Bukan malah di bubarkan,” jelasnya.
Bagi Basmalah, kata Harun Al Rasyid, saat ini yang menjadi kelemahan dari BPWS adalah soal pemimpin yang mengelola BPWS.” Pemimpin yang dipilih pemerintah untuk memimpin BPWS ini tidak paham betul dengan karakter dan kultur masyarakat Madura,” jelasnya.
Basmalah sendiri, sambungnya, berharap pemerintah menunjuk pemimpin lembaga BPWS yang berdarah Madura.” Kami menginginkan agar BPWS dipimpin pejabat asal Madura asli,” sambungnya.
Dengan dipilihnya pejabat asal Madura, Harun, biar bisa diterima oleh masyarakat Madura dan menguasai permasalahan di Madura.” Untuk teknis misalnya kepala daerahnya diambil dari kalangan professional, bisa saja. Tapi untuk posisi wakil dari kepala BPWS bisa menggunakan pejabat asal Madura. Tentunya akan memahami akan kondisi Madura,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagyo mengatakan atas aspirasi Basmalah pihaknya segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Madura tersebut.
“Selama ini belum ada koordinasi dengan tokoh masyarakat dengan pihak BPWS. Ini yang akan upayakan untuk menjembatinya dengan menyambungkan dengan Pemprov Jatim,” jelasnya.
Mantan Pangdam Bukit Barisan ini mengaku sudah menyampaikan hal ini ke Wagub Jatim untuk membahas pengembangan wilayah Madura khususnya di Suramadu. ”Ada rencana akan duduk bareng dengan pemerintah dan pihak tokoh Madura dalam mendongkrak perekonomian masyarakat di Madura,” jelasnya.
Sedangkan wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengungkapkan pihaknya berharap Pemprov serius untuk mengankat perekonomian di Madura setelah ada Suramadu.
“Dikaki Suramadu perlu dimaksimalkan untuk pembinaan UMKM yang nantinya pengelolaanya ada sinergi antara Pemprob dan Pemkab setempat,”ujarnya singkat. (setya)
