KolomOpini

WABAH COVID-19 DAN KRISIS POLITIK ?

Wabah Covid-19
Wabah Covid-19/Foto: Ist

WABAH COVID-19 DAN KRISIS POLITIK ?

Bagian 1: Negara Nyaris Absen

Wabah Covid-19 bermula dari Cina, dari kota Wuhan, Propinsi Hubei dan kini sudah merebak ke seantaro dunia, melampau batas negara, berkembang sedemikian cepat
Oleh: TB.Massa Djafar

 

Korban nyawa pun berjatuhan dalam sekejab mencapai ratusan bahkan ribuan. Sungguh wabah yang sangat menakutkan. Betapa tidak bila menimbulkan keresahan dan kepanikan umat manusia di seluruh negara di muka Bumi..

Kini setiap negara yang ditenggarai tertimpa bencana Covid-19, demikian sigap dan tegas dalam mengambil langkah-langkah antisipatif. Saudi Arabia langsung mengambil kebijakan, membatalkan kunjungan jamaah haji dari seluruh dunia. Demikian pula negara-negara lain, khususnya negara Asean, seperti Singapura, Thailand, Malaysia. Bahkan pemerintah Filipina, telah memecat pejabat tinggi imigrasi karena keteledorannya.

Bagaimana sikap Indonesia dalam menyikapi wabah mematikan itu? Pada awalnya tampak tidak ada tanda-tanda pemerintah akan bertindak sigap dan mengambil langkah-langkah sistematis. Inisiatif dan langkah-langkah kongkrit justru diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Mengapa pemerintah gamang dan terkesan lambat.

Baca Juga:  Kepemimpinan Indonesia dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan
Negara Nyaris Absen

Tren penyebaran wabah Covid-19 yang sangat agresif di tanah air, ditenggarai berasal dari beberapa destinasi wisata sebagai pintu masuk penyebaran wabah. Seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Medan Batam, Solo, Yogya. Informasi penyebaran wabah penyakit mematikan itu membuat warga resah. Apalagi seakan negara absen ditengah bencana besar, tidak melindungi rakyatnya. Pemerintah daerah seakan abai terhadap kepanikan warganya.

Kepanikan warga bukan tanpa alasan karena sikap pemerintah pusat cenderung pasif. Dan yang paling menjengkelkan adalah kebijakan imigrasi yang tidak antisipatif terhadap warga asing, khususnya warga Cina yang terus berdatangan. Baik sebagai pekerja maupun wisatawan asing. Padahal, di negara asal wabah penyakit mematikan itu, pemerintah Cina sangat sigap mengambil langkah. Kebijakan Lock down telah mengisolasi kawasan terserang Covid-19.

Sikap konyol dan kurang tanggap pemerintah, secara langsung juga telah mempengaruhi perilaku pejabat public, dan kepala pemerintahan daerah. Misalnya, Gubernur Sumatera Barat, di tengah suka cita menyambut kedatangan wisatawan Cina, dalam waktu yang sama rakyat Minangkabau melakukan demonstrasi, mengusir wisatawan Cina keluar dari Sumatera Barat.!

Baca Juga:  Oknum Ketua JPKP Cilacap Ancam Wartawan, Ini Reaksi Ketum PPWI

Sementara Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan jauh-jauh hari sudah mengambil keputusan dan langkah-langkah kongkrit, “Mengumumkan bahaya, penyebaran dan penanganan virus Covid-19” – termasuk bagaimana warga harus bersikap dan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta.

Jika ada warga teridentifikasi gejala Corona, agar tetap berada di rumah, dan petugas kesehatan akan menjemput warga ke rumah. Semua biaya perawatan akan ditanggung oleh Pemda DKI. Demikian hal yang selalu disampaikan oleh Anis kepada warganya. Anis juga mengajak semua pihak untuk bekerjasama mengatasi penyebaran wabah tersebut

Yang menarik dibalik kesibukan penanggulangan penyebaran wabah virus maut itu, masih tercium aroma konstestasi politik pemilukada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 yang begitu nyata. Sungguh tidak masuk akal dan tidak bermoral. Serangan ke Anis mulai dari soal banjir berlanjut ke arena pedemik Covid-19. Langkah cepat Anis, ternyata tidak hanya menampar muka pemerintah pusat. Tetapi dibaca oleh kubu yang bersebrangan sebagai menaikkan citra Anis.

Baca Juga:  Polres Sumenep Gelar Razia Penyakit Masyarakat di Cafe, 5 Perempuan Diamankan

Ketika Anis menyatakan “darurat serangan wabah” kepada warga DKI Jakarta, secara sepontan timbul reaksi. Mulai dari kepala daerah hingga pejabat tinggi, menteri, dengan nada sindiran, agar Anis jangan mencari panggung dibalik isu corona. Bahkan pemerintah pusat under estimate. Presiden bersama menteri kesehatan, memberi konferensi pers meyakinkan public bahwa tidak perlu cemas menghadapi wabah corona.

Pernyataan tersebut berlawanan dengan fakta dilapangan. Bahkan yang paling mengejutkan serangan corona telah merengut nyawa pejabat negara ketua PPATK. Bahkan sudah masuk ke istana, menteri perhubungan dinyatakan positif terserang virus Corona.

Barulah beberapa hari kemudian, 15 Maret 2020, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Bandan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) mengumumkan bencana nasional dan segera mengambil langkah-langkah cepat menanggulangi Covid-19.*** (Bersambung ke bagian kedua: Wabah Covid-19 dan Krisis Politik? Pandemik, Krisis Politik

Penulis: TB.Massa Djafar Akademisi dan Aktivis Politik
Penulis: TB.Massa Djafar
Akademisi dan Aktivis Politik

Related Posts

1 of 3,050