NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Berkaca dari argumen pemerintah ihwal pemindahan ibu kota, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menangkap kesan kegamangan dan ketidakmampuan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan fundamental yang ada di Jakarta. Sebaliknya pemerintah justru lebih tertarik untuk mengambil jalan pintas lari dari masalah.
“Memindahkan ibu kota tidak akan serta merta menyelesaikan masalah di tempat asal (Jakarta) atau bahkan ada potensi justru akan menciptakan masalah yang sama di tempat yang baru,” ungkap Pangi Syarwi Chaniago dal keterangan persnya, Rabu (28/8/2019).
Pangi menambahkan, jika tidak tertib, ibu kota baru menjadi olahan pebisnis dan pemilik modal apalagi jika pemindahan tidak dipersiapkan dengan matang baik dari segi konsep dan pengelolaannya.
“Indikasi ke arah ini sudah mulai terbaca dengan ketiadaan kajian yang komprehensif dan mendalam terkait alasan pemindahan, pemilihan lokasi, kesiapan regulasi, koordinasi antar kelembagaan (terutama pemerintah dengan DPR) dan mengabaikan peran partisipatif masyarakat luas,” jelasnya.
Argumen tentang pemerataan pembangunan, menurut Pangi merupakan alasan yang sangat absurd. Ia menilai, pemerataan pembangunan solusinya bukan pemindahan ibu kota tetapi bisa pada politik anggaran di mana pemerintah tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa saja dan memberikan otoritas dan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah.
“Jika rencana pemindahan ibu kota ini terburu-buru dan tanpa kehati-hatian (deleberatif), percayalah, kita haqqul yakin problem baru akan muncul di ibu kota baru,” tandasnya.
Sebagai informasi, keputusan pemerintah memindahkan Ibu kota negara, karena didasarkan pada beberapa argumentasi seperti beban Jakarta yang sudah terlalu berat. Mulai dari kemacetan, lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, air bersih dan sebainya.
Pemerintah menilai, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, situasi itu disebut sangat tidak ideal bagi Jakarta untuk tetap dipertahankan sebagai ibu kota.
Selain itu terkonsentrasinya penduduk di pulau Jawa dan isu pemerataan pembangunan juga menjadi alasan pemerintah untuk memperkuat argumentasinya.
Pewarta: Romadhon
