NUSANTARANEWS.CO – Masuknya Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok tengah menjadi perhatian khalayak di Indonesia. Kedatangannya dikhawatirkan akan berpengaruh pada penguatan pengaruh Tiongkok pada berbagai aspek di Indonesia.
Namun, masyarakat seolah tidak bisa berbuat apa-apa dengan kehadiran mereka. Pasalnya, kedatangan mereka juga dilegitimasi kerjasama ekonomi antara pemerintahan Tiongkok dengan pemerintah Indonesia.
Ketua Komisi IX DPR, Dede Macan Yusuf angkat bicara bahwa eksodus tenaga kerja asing asal negeri Panda itu berpedoman pada satu kesepakatan kerjasama yang diikat dengan prinsip Turnkey Project Management antar dua negara.
“Turnkey Project ini mengatur bahwa mereka masuk investasi tetapi menggunakan produk, alat mesin, dan tenaga kerja dari mereka. Dan nggak boleh diganggu. Turnkey Project inilah yang kemudian ditantadatangani oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sayangnya, ini tidak dievaluasi dengan cepat karena ternyata Turkey Project bagi negara Tiongkok sesunguhnya konsep menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya yang sebanyak satu setengah miliar lebih itu. Maka masuklah mereka berbondong-bondong Warga Negara Tiongkok dengan alasan Turnkey Project,” ujar Dede saat dihubungi di Jakarta, Selasa (20/12/2016).
Dede menyampaikan jumlah besar masuknya TKA asal Cina itu menunggangi kesepakatan Turnkey Project. Melihat jumlah mereka, saat ini masyarakat baru menyadari akan adanya ancaman.
Apalagi, kata dia, TKA asal Cina itu meliputi pekerja kasar yang sesungguhnya bisa dilakukan warga Indonesia.
“Ketika kemudian ramai, oh ini nggak bisa dong begini ini (masuknya tenaga kerja Tiongkok besar-besaran), kalo cuma tukang gali pasir, gali batu, itu banyak di Indonesia. Tapi kemudian kita dianggap menghambat Turnkey Project. Oleh karena itu pemerintah harus mencari solusi. Karena kontrak Turnkey Project udah ditandatangani. 120 Triliun lebih kontrak kerja. Arahnya bagaimana, menyiapkan perangkat kita. Fungsi pengawasan dan penindakan,” paparnya. (Hatim)
