NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Jurusan beserta seluruh Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan (PNN) melakukan aksi Boikot Kampus pada Rabu 5 Oktober 2022.
Hal tersebut lantaran mereka kecewa dengan jawaban Direktur PNN saat hearing yang digelar pada Selasa 4 Oktober 2022 dianggap tidak memuaskan Mahasiswa.
Beberapa Tuntutan Mahasiswa terkait layanan proses pembelajaran. Beberapa Dosen mengajar mereka anggap tidak sesuai dengan Kompetensinya,
Selain itu Mahasiswa mengeluhkan layanan Akademik Kemahasiswaan proyektivitas 60%, praktek dan 40%, teori. Fasilitas Kampus yang tidak memadai, serta transparansi alokasi anggaran dan kebijakan birokrasi juga dianggap merugikan Mahasiswa
“Maksud dan tujuan Mahasiswa menuntut agar hak Mahasiswa dapat terpenuhi, dimana sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak ada perubahan untuk menunjang Keahlian dan Kejuruan Mahasiswa di setiap Jurusan,” Jelas Andi Baso Ketua BEM Poltek Nunukan.
Bukan hanya itu, ungkap Andi, fasilitas pendukung perkuliahan di PNN juga sangat tidak Memadai. Yang membuat Mahasiswa geram dengan ketidakseriusan dari pihak Birokrasi untuk memenuhi hak Mahasiswa.
“Dari semua point tuntutan tersebut jawaban yang di peroleh hanya sebatas kata – kata nanti di perbaharui atau sedang direncangkan,” tandasnya.
Andi Basso menegaskan, para Mahasiswa melakukan aksi karena ingin kepastian dan pembuktian dari sekian banyaknya persoalan yang ada. “Namun jawaban yang diperoleh sebatas jawaban yang katanya nanti akan di perbaharui atau nanti sementara diajukan dalam RAB,” ujar Andi Baso.
“Hari ini kami kembali Aksi serta Memboikot kampus Sampai batas waktu yang tidak ditentukan, Selama permintaan kami tidak Diindahkan makas selama itu pula tidak ada proses perkuliahan atau aktifitas yang berlangsung di kampus,” Lanjut Andi Baso.
Berkaitan dengan kejelasan yang menyebabkan mahasiswa bertindak demikian dikarenakan tuntutan mereka berkaitan dengan transparansi anggran baik APBN yang dikucurkan DIKTI ataupun Alokasi APBD yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, serta SPP mahasiswa tidak di jelaskan secara terperinci, berapa besaran yang diperoleh dan kemana sasaran realisasinya serta dari semua itu dibuktikan dengan sebagaimana sistem administrasi yang berlaku.
Lebih lanjut Andi Basso menjelaskan, yang Mahasiswa inginkan adalah transparansi anggaran, seperti seberapa besar anggaran APBN yang dikucurkan DIKTI ataupun Alokasi Anggaran hibah dari APBD Pemda Nunukan dan biaya SPP mahasiswa.
“Semua dijelaskan serta dibuktikan sebagaimana sistem administrasi yang berlaku sehingga kami dapat mengetahui jelas seperti apa sudah realisasi dan kemana sasaranya,” katanya.
Tindakan ini juga sebagi desakan untuk mendapat jawaban pasti disertai pembuktian agar menjadi perbandingan dari semua persoalan seperti apa akibat dari minimnya kelengkapan fasilitas laboratorium, layanan sarana dan prasarana sebab semenjak PNN dimandirikan sejak 2020 tidak pernah kelihatan ada yang berubah.
Aksi Mahasiswa yang memboikot kampus tersebut setidaknya mengakibatkan terhentinya proses perkuliahan. Pihak mahasiswa telah menjadwalkan akan segera bersurat ke DPRD Nunukan guna mengadakan hearing Pemda Nunukan.
“Kita juga akan minta DPRD agar membentuk Panitia Pengawas Khusus agar segera mengauadit persoalan yang ada di PNN sehingga aktivitas perkuliahan dapat kembali dilaksanakan seperti biasanya,” jelasnya. (Red)
Pewarta: Eddy Santry
