Connect with us

Ekonomi

Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas Pemda Seluruh Jatim Tembus Angka Rp 3,5 Miliar

Published

on

Kasubid PKB dan BBNKB Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jatim Aries Yudhanata

Kasubid PKB dan BBNKB Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jatim Aries Yudhanata. (Foto: Setya W)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kasubid PKB dan BBNKB Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Jatim Aries Yudhanata mengatakan pihaknya mencatat tunggakan pajak kendaraan dinas 38 pemda se-Jatim di tahun 2019 mencapai Rp 3,5 M. Tak taat pajak yang dilakukan pemda tersebut untuk semua jenis kendaraan dinas, mulai roda empat hingga roda dua.

“Total kendaraan dinas di 38 Pemda se Jatim mencapai 42 ribu kendaraan. Kami sudah surati mereka agar mematuhi untuk pembayaran tunggakan pajak yang belum dibayarkan,” ungkapnya di Surabaya, Kamis (20/2/2020).

Atas surat tersebut, kata Aries, beberapa pemda tersebut mengirimkan surat pemberitahuan atas kepemilikan kendaraan dinas tersebut.

”Saya mengambil contoh adanya surat dari Pemkot Probolinggo kepada kami terkait beberapa status kendaraan dinas mereka. Ada yang dihibahkan, dilelang ataupun rusak. Meski demikian mereka harus tetap membayar  tunggakan tersebut,” lanjutnya.

Rata-rata, kata Aries, tunggakan pajak kendaraan dinas yang dilakukan 38 Pemda se-Jatim mengalami keterlambatan satu hingga tiga tahun.

”Tak ada yang tunggakannya sampai lima tahun. Semua itu tergantung masing-masing kepala daerah di 38 daerah di Jatim,” imbuhnya.

Dikatakan oleh Aries, pihaknya sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar pemda tak melakukan tunggakan kepada kendaraan dinasnya.

“Kami menyediakan kendaraan mobil untuk pembayaran pajak di beberapa kantor pemda di Jatim. Yang melakukan adalah UPT kami yang di daerah sehingga memberi kesempatan pemda setempat untuk membayar pajak kendaraan dinasnya,” sambungnya.

Soal perbandingan peningkatan atau penurunan tiap tahunnya atas tunggakan pajak Pemda se-Jatim ke Pemprov Jatim, Aries mengaku masih mengumpulkan dan menghitung besaran tunggakan per tahunnya. (setya)

Baca Juga:  HKTI: Pemerintah Harus Serius Tangani Kasus Benih Berbakteri

Loading...

Terpopuler