NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) melakukan aksi ke kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (29/3/2018).
Puluhan mahasiswa menyampaikan aspiranya di depan gedung DPRD Sumenep secara bergantian. Setelah selesai berorasi, para mahasiswa diterima Komisi III bersama Wakil Ketua Faisal Muhlis dan Ketua BP2D Hosaini Adhim. Di dalam ruangan para mahasiswa dan anggota DPRD terlibat debat yang cukup panas.
Mahasiswa menuding ada oknom anggota DPRD melakukan kunjungan kerja (kunker) fiktik, anggota DPRD tersebut tidak melakukan kunker namun mendapatkan fasilitas negara.
“Anggota DPRD Sumenep melakukan kunker fiktif mencidrai kepercayaan masyarakat,” ucap Sutrisno Korlap Aksi.
Menurut Sutrisno, kunker fiktif yang dilakukan anggota DPRD jelas merugikan masyarakat Sumenep. Bahkan sangat aneh kunker hanya jadikan kesempatan untuk ngelencer untuk berwisata. Padahal masyarakat ingin tahu manfaat dari kunker yang dilakukan anggota dewan. Jika tidak ada manfaatnya lebih baik memaksimalkan yang ada agar tidak menghabiskan anggaran.
“Ini kan sangat aneh diam dirumah mandapatkan fasilitas negara, ini jelas membohongi rakyat,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan dampak reses yang selama ini dilakukan anggota DPRD, mereka menuding kegiatan reses hanya kegiatan formalitas untuk menyapa konstituennya.
“Saya harap ada tindakan tegas terhadap anggota DPRD yang telah berani melakukan kunker fiktif. Disamping reses jangan hanya dijadikan fasilitas untuk menyapa konstituennya. Namun, betul betul memperhatikan suara masyarakat bawah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis membantah jika ada oknum dewan kunker fiktif. Menurutnya kunker selama ini yang dilakukan betul betul apa adanya. Serta mengikuti prosesdur yang ada. Jika ada anggota DPRD yang lain berani melakukan kunker fiktif pihaknya berani malakukan pengusutan.
“Jika memang ada bukti yang jelas pihaknya siap melakukan tindakan, karena kita jadi anggota dewan bukan dipilih mereka. Tapi dipilih rakyat,” jelasnya.
Pewarta: Mahdi Alhabib
Editor: Eriec Dieda