NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Keputusan pemerintah dengan penghapus BLT untuk UMKM di tahun 2023 dinilai sembrono dan kurang tepat. Pasalnya, sampai saat ini para pelaku UMKM masih membutuhkan kucuran BLT tersebut.
Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto mengaku prihatin atas keputusan pemerintah untuk menghapus BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk UMKM yang diberlakukan terhitung pada tahun 2023 ini.
Agusdono mengatakan di tengah kebangkitan ekonomi pasca pandemi, harusnya bantuan tersebut tetap diberikan mengingat saat dua tahun pandemi, kondisi perekonomian sedang terpuruk.
“Harusnya bantuan tetap diberikan sampai UMKM sudah bisa mandiri dan bisa mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Baru bisa dihentikan,” jelas pria asal Malang ini, Kamis (19/1).
Pria bergelar doktor ini mengatakan kalau dasar pemerintah untuk menghentikan BLT tersebut karena perekonomian UMKM sudah pulih pasca pendemi, menurutnya hal tersebut salah besar.
“Sekarang ini justru para pelaku UMKM sedang berusaha bangkit dengan pengembangan produknya menyesuaikan kondisi pasar. Sedangkan para pelaku UMKM ini masih belum maksimalkan untuk pemasarannya. Pemerintah harusnya turun langsung membantu pemasarannya,”jelas politisi Demokrat ini.
Pria bergelar doktor ini kembali menegaskan bantuan BLT untuk UMKM sangat mendesak sekali dibutuhkan untuk saat ini.” Kami minta jangan distop dulu. Baru kalau sudah normal perekonomiannya saya sepakat untuk dihapus atau dihentikan,” tutupnya.
Sebelumnya,Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan saat ini perekonomian RI saat ini sudah cukup pulih. Itulah mengapa pemerintah berencana menghentikan BLT UMKM yang belakangan memang jadi primadona di kalangan pelaku usaha.
“Per hari ini pemerintah merasa UMKM sudah cukup pulih, survive (bertahan), sehingga program hibah BPUM tidak diperlukan lagi,” kata Teten beberapa waktu lalu. (setya)
