NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Dana tunjangan sertifikasi guru (Sergur) di Kabupaten Sumenep tahun 2018 masih berstatus terhutang atau belum terbayar. Kurang lebih 4 ribu guru di ujung Pulau Garam tersebut terpaksa harus gigit jari.
Menurut Kasi Pendidikan Madrasah (Pendma) Muhammad Tawil mengatakan triwulan akhir tahun 2018 yakni bulan Oktober, November dan Desember dana tunjangan sergur terhutang. Hal ini karena ada kendala keuangan dari pusat.
“Memang ada kekurangan anggaran dari pusat sehingga anggaran itu kurang. Jika sampek akhir tahun 2018 tidak bisa terpenuhi dianggap terhutang,” kata Tawil, di Sumenep, Rabu, 27 Maret 2019.
Lebih lanjut Tawil menjelaskan, setiap anggaran yang terhutang untuk mengajukan ke Pemerintah Pusat harus di audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jika sudah selesai dilakukan audit dan dinyatakan valid baru kemudian diajukan.
Setelah diajukan biasanya anggaran tersebut dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P)
Disinggung terkait ada perbedaan setiap kabupaten jumlah yang terhutang. Tawil menyampaikan hal tersebut biasa, Karena jumlah sergur setiap kebupaten berbeda. Untuk Kabupaten Sumenep guru yang masuk sertifikasi mencapai 4 ribu lebih.
“Contoh jika di pamekasan dengan 1 Miliar cukup bisa saja di Kabupaten Sumenep tidak cukup, sehingga akhirnya beda bulan,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, soal dana tunjangan sertifikasi tersebut, tetap akan terbayar. Namun, ia tidak bisa menjanjikan kapan bisa dicairkan. Untuk diketahui, dana tujangan sergur mencapai 1,5 juta setiap guru.
Pewarta M. Mahdi
Editor: Romadhon
