NUSANTARANEWS.CO – Terkait Pemangkasan APBN-P 2016, Presiden Jokowi Dinilai Membodohi Publik. Centre for Budget Analisys (CBA) menilai rencana pemerintah yang akan memangkas anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 sangat tidak masuk akal. Pasalnya, menurut Direktur CBA Uchok Sky Khadafi, dalam pengajuan pemangkasan APBN-P 2016 yang diajukan ke DPR tersebut pemerintah akan memangkas anggaran hingga mencapai Rp 50 triliun.
“Tapi, saat ini, kabar dari internal Banggar DPR, alokasi pengurangan bisa melebihi di atas Rp70 triliun,” ungkap Uchok seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Ia mengatakan, langkah yang diambil Pemerintah tersebut hanya untuk mengelabui publik dengan menyatakan bahwa pemangkasan anggaran setiap kementerian atau lembaga negara untuk tujuan penghematan. “Ini artinya Pemerintah Jokowi memakai istilah penghematan anggaran, sengaja untuk memplintir otak publik agar bisa ikut membebek ikut kebodohan Pemerintah,” ujarnya.
Dengan menggunakan istilah “mutilasi”, lanjut Uchok, langkah pemangkasan tersebut memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi punya syahwat tinggi, tapi kemampuannya nol. “Seharusnya Jokowi dalam APBN Perubahan 2016 bukan melakukan mutilasi anggaran, tetapi meningkatkan alokasi anggaran pada kementerian atau lembaga yang punya kinerja yang baik di mata publik,” katanya.
Dalam menyikap hal ini, Uchok mengatakan, pihaknya akan meminta kepada wakil rakyat di DPR untuk menolak pemangkasan anggaran yang diajukan oleh Presiden Jokowi tersebut. “Dan kepada ketua DPR, Akom (Ade Komarudin) sebagai mantan aktivis harus menunjukan keberpihakan kepada kepentingan publik dengan menolak seluruh proposal APBN-P 2016 atas mutilasi anggaran pada setiap kementerian atau lembaga dengan total kemungkinan bisa di atas Rp 70 Triliun,” ujar Uchok.
Dengan melakukan penolakan, lanjutnya, berarti DPR menunjukan kewibawaan sebagai lembaga tinggi ini. “Karena DPR sekarang setara dengan presiden, dan jangan mau jadi stempel presiden Jokowi. Kalau DPR hanya jadi stempel presiden Jokowi lebih baik pulang kampung saja, tidak usah jadi wakil rakyat karena memalukan sekali,” tandasnya. (Deni)
