NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono, menyebut tol laut yang digagas Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah gelap.
Hal itu, dikatakan Bambang Haryo saat menggelar Inspeksi mendadak di kawasan pelabuhan tanjung perak pada Senin (29/7) kemarin.
“Dalam pelaksanaanya masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat, yaitu tol laut betul-betul ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu, dari kapasitasnya, kecepatannya dan semuanya untuk kebutuhan tol laut itu sendiri,” kata Bambang Haryo, dalam keterangan tertulisnya Rabu (31/7/2019).
Muatannya ini, kata Bambang Haryo, yang dimuat itu juga harus ditentukan oleh Pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal ini, bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah.
“Jadi tidak seperti sekarang, tol laut itu dasarnya cuman dari jumlah kontainernya yang dimuat dari tol laut itu, kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah” sambung Bambang.
Dilanjutkan Bambang, sebagaimana yang dikrosceknya di lapangan kementerian perhubungan tidak ada yang tau, kementerian perdagangan tidak tau, pertanian juga tidak tau dan daerah.
“Berapa yang dibutuhkan daerah, ya mungkin daerah juga tidak tau,” ujarnya.
Ini, katanya, semua tidak tau jadi istilahnya tol laut ini gelap, jadi tol laut itu barang yang diangkut gelap dan tidak bisa diketahui publik.
Padahal, anggaran daripada tol laut ini diberikan publik dari APBN. Harusnya tol laut ini ada transparansi, dan outcome-nya harus jelas, jika tidak jelas outcome nya maka bisa dikatakan tol laut ini gelap.
“Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan Pemerintah, jadi kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil, tapi yang ditunjuk sama pemerintah, padahal kapal komersil yang lewat di Tanjung perak cukup banyak sekali” jadi ini bisa dititipkan ke semua kapal,” jelas Bambang.
Tujuan dari tol laut ini kata Bambang, keberangkatannya harus tepat, kapalnya tertentu yang ditentukan pemerintah.
“Jangan hanya titip, tapi yang dimuat barang komersial. Sehingga diharapkan tol laut itu bisa memperkecil disparitas harga yang ada di daerah masing-masing sekaligus juga memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat,” hemat Bambang.
“Karena Outcome-nya tidak jelas dan terkontrol, maka tol laut ini tidak ada manfaatnya, seharusnya tol laut itu harus dibubarkan,” tutup Bambang. (Setya/nn)
Editor: Achmad S.
