NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Tertinggalnya wilayah perbatasan seperti Lumbis Ogong dan Krayan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam pembangunan hingga saat ini adalah hal yang tak bisa dipungkiri. Beranda depan negara yang seharusnya menjadi teras kewibawaan hingga saat ini justru bak jauh panggang dari api.
Hal tersebut diutarakan Hendrawan, seorang tokoh muda perbatasan yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan. Menurut Hendrawan, ketimpangan pembangunan di perbatasan tak lepas dari tidak adanya putra-putri dari Kalimantan yang menjadi pejabat pengambil kebijakan di Pemerintahan Pusat.
“Saya katakan, tidak adanya Menteri yang mewakili Kalimantan lah sehingga ketertinggalan ini terjadi,” tutur Hendrawan, Rabu (2/10/2019).
Perwakilan masyarakat Kalimantan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menurut Hendrawan juga tak bisa maksimal. Namun hal itu bukan semata kurangnya upaya mereka dalam menyuarakan aspirasi Dapilnya melainkan karena ketika berhadapan dengan pemerintah, banyak aspirasi yang tak terakomodir.
Baca juga: Kurang Dapat Perhatian, Kecamatan Lumbis Ogong Terancam Dikelola Pihak Asing
“Bagaimana terakomodir apabila para pengambil kebijakan tersebut kurang memahami situasi dan kondisi di perbatasan itu sendiri,” tandas Hendrawan.
Hendrawan mencontohkan, tidak adanya akses transportasi darat ke Krayan dan Lumbis Ogong sejak Republik Indonesia ini didirikan, adalah bukti abainya Pemerintah Pusat terhadap suara dan keluhan masyarakat di wilayah tersebut.
Sebagaimana diketahui, hingga saat ini akss jalan darat memang belum sampai di kedua wilayah ini. Masyarakat Krayan terpaksa mengandalkan pesawat sementara masyarakat Lumbis Ogong hanya menggunakan perahu karena sungai adalah satu-satunya sarana transportasi diwilayah itu.
Hal tersebut menjadi semakin miris saat Pemerintah Kerajaan Malaysia membangun wilayah perbatasan negara tersebut dengan faslitas pelayanan publik. Hal itu menurut Hendrawan secara tak langsung telah memancing dan merangsang warga negara Indonesia yang bermukim diwilayah perbatasan untuk mendapatkan fasilitas yang tak bisa mereka dapatkan di Indonesia.
Baca juga: Digitalisasi Wilayah Perbatasan
Masyarakat di Lumbis Ogong apabila ingin berobat saja ke Kota Nunukan, harus mengeluarkan ongkos Rp 6 juta hingga Rp 8 Juta dan harus ditempuh selama sehari penuh. Sementara kalau mereka berobat ke Nabawan, Keningau dan Kota lain di Malaysia, ongkos yang mereka keluarkan tak lebih dari Rp 1 juta dan hanya ditempuh tak kurang dari 5 jam. Keadaan seperti inilah yang menurut Hendrawan secara tak langsung akan menggerus rasa nasionalisme masyarakat.
“Ini yang seharusnya difikirkan Pemerintah. Karena alangkah menyedihkanya sebuah negara apabila hanya untuk berobat saja, warganya harus pergi ke negara lain,” ujar Politisi Partai NasDem tersebut.
Memang selama ini banyak pejabat Pemerintah Pusat yang mengunjungi perbatasan di Nunukan. Tapi sepertinya tak membawa dampak signifikan sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat perbatasan selama ini. Sehingga menurut Hendrawan, salah satu solusi yang paling tepat adalah Presiden Jokowi harus menunjuk orang yang benar-benar mengerti permasalahan wilayah perbatasan sebagai pembantunya di Kabinet.
“Dengan mengangkat putra putri dari Kalimantan, saya yakin kompleksitas dan persoalan di wilayah perbatasn pasti akan terpecahkan,” pungkasnya. (edy/stn)
Editor: Eriec Dieda
