NUSANTARANEWS.CO – Meski surplus 3 juta ton beras, Kemendag bersikeras tetap membuka opsi impor. Padahal jelas-jelas Kementan Amran Sulaiman telah menyampaikan bahwa penen raya yang akan dimulai pada akhir Januari 2018 akan menghasilkan 4,9 juta ton beras, atau surplus 3 juta ton.
Namun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) tetap bersikeras membuka opsi impor beras khusus untuk memperkuat stok nasional. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bahwa beras yang diimpor oleh pemerintah bukan merupakan beras kualitas medium, namun beras khusus sebagai upaya penguatan stok pemerintah.
“Opsi impor terbuka, tapi saya memilih beras khusus saja. Supaya kita tidak ada pertentangan dan berhadapan dengan produksi kita, sehingga tidak merugikan petani,” katanya dikutip dari Antara, Rabu, 10 Januari 2018.
Opsi impor beras tersebut nampaknya diambil sebagai kelanjutan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rapat terbatas program beras sejahtera (rastra) yang meminta Perum Bulog untuk mengkaji opsi impor beras guna menekan harga di tingkat konsumen yang menurut JK dalam beberapa waktu terakhir, harga beras khususnya kualitas medium terus merangkak naik berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Wapres menambahkan jika opsi impor ditempuh, maka kuota beras yang dibeli harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional, baik untuk stok maupun penyaluran beras sejahtera (rastra). “Ya secukupnya untuk menekan. Antara 500.000 sampai satu juta ton, kata JK.
“Jadi kalau ada impor maka kita lakukan sesuai dengan arahan, adalah untuk penguatan stok. Sesuai apa yang disampaikan Wapres,” kata Enggartiasto.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan operasi beras guna memastikan penjualan beras medium tak melebihi Harga Ecerah Tertinggi (HET). Pengawasan tersebut dilakukan di 101 kabupaten/kota yang ada di 34 provinsi.
Kepala Seksi Pengawasan Sarana Distribusi Kemendag Dedi Kuswandi menjelaskan, HET beras medium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram (kg).
Adapun untuk wilayah Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, HET beras medium sebesar Rp9.950 per kg. Sedangkan untu wilayah Maluku dan Papua, kata dia, HET ditetapkan Rp10.250 per kg.
“Kenyataan yang kami temui di pasar Kota Sorong, Papua Barat, sebagian pedagang menjual beras medium Rp 8.000-9.000 per kg atau di bawah HET,” ujar Dedi saat melakukan pengawasan operasi pasar di Sorong, seperti dikutip dari Antara, Rabu (10/1).
Operasi pasar, rencananya akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Januari hingga Maret 2018. (Aya)
