NUSANTARANEWS.CO – Terkait masalah perseteruan antara PT. Freeport dengan pemerintah, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Lampung megambil sikap tegas akan mendukung pemerintah dan PBNU.
“Kami mendukung pemerintah dan PBNU terkait kasus Freeport, apalagi jika Freeport sudah sampai mengancam pemerintah,” ujar Hendy selaku Ketua PMII Komisariat Universitas Lampung, kamis (23/2/2017)
Perselisihan antara pemerintah dan freeport semakin membesar. Apalagi setelah kementrian ESDM yang meminta untuk mengubah kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Hendy juga menyampaikan bahwa tanah Papua adalah bagian dari Indonesia, dan sudah seharusnya pemerintah mengambil ketegasan. Salah satunya mengubah kontrak karya (KK) jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selain itu, Riski Firmanto, Sekretaris PMII Rayon Fisip mengajak agar seluruh elemen masyarakat turut mendukung sikap dari pemerintah dalam menghadapi polemik PT Freeport Indonesia
“Mari kita bersama baik mahasiswa, masyarakat untuk mendukung, mendorong dan memberikan suport terhadap pemerintah dalam menghadapi polemik ini,” tuturnya.
Berita yang berkembang bahwasanya Freeport akan membawa kasus ini ke arbitrasi Internasional karena merasa tidak puas dengan kebijakan baru pemerintah. (RFZ)
Editor: Romandhon
