NUSANTARANEWAS.CO, Surabaya – Dewan Jatim berharap pemerintah mengkaji kembali pengajuan pihak manajemen JIIPE (Java Industri and Port Estate) sebagai Kawasan Ekonomi Khusus(KEK). Alasannya, keberadaan JIIPE tersebut masih menyisakan masalah dengan masyarakat.
“Banyak pengaduan yang masuk ke saya apa yang terjadi di JIIPE. Proses rekrutmen tenaga lokal yang tak jelas serta efek lingkungan yang disebabkan adanya JIIPE tersebut juga belum terselesaikan,” kata anggota Komisi D DPRD Jatim Samwil saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (17/11/2019).
Pria asal Bawean ini lalu mencontohkan beberapa masalah JIIPE selama proses pembangunan antara lain tersandung urusan pembebasan tanah milik warga yang belum terbayar 100 persen.
”Belum lagi soal lingkungan dimana kali miring yang airnya biasa dimanfaatkan oleh petambak, kini tak bisa digunakan lagi karena diurug tanah. Masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan manajemen JIIPE dengan masyarakat,” terangnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan sebelum ada proses penyelesaian dengan warga, maka pihaknya minta pemerintah status KEK untuk JIIPE tak diberikan.
“Kalaupun jika sudah dikeluarkan tentunya harus ditangguhkan atau dicabut. Pemerintah harus mendengar aspirasi rakyat Gresik, bukan mendengar suara pengusaha saja,” jelasnya.
Pewarta: Setya W
