NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengaku setuju dengan usulan Jokowi soal lahan sawit diganti dengan tanaman pisang, pete dan jengkol. Pasalnya, kata dia, pelaksanaan reforma agraria bukan hal mudah.
“Di negara lain, waktu merdeka langsung mengerjakan reforma agraria. Namun, memang dalam pelaksanaan reforma agraria tidak mudah, misal Evo Morales (Presiden Bolivia -red) yang berkuasa penuh saja masih bisa dibendung dalam pelaksanaan reforma agraria. Begitu juga Bung Karno beberapa tahun setelah diundangkannya UU Pokok Agraria mendapat tantangan besar,” kata Henry dalam sebuah diskusi Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis bertajuk Pelaksanaan Reforma Agraria Pada Era Jokowi-JK pada akhir pekan ini.
Baca juga: Solusi Jokowi Terkait Jatuhnya Harga Sawit Dinilai Tak Cerminkan Diri Sebagai Seorang Presiden
Henry menjelaskan, perjuangan reforma agraria menemukan jalannya kembali di tahun 2018 dengan Deklarasi Hak Asasi Petani yang disahkan oleh Sidang Umum PBB (New York, Amerika Serikat) pada 19 November 2018 dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tentang Reforma Agraria pada 24 September 2018.
Henry mengatakan Deklarasi Hak Asasi Petani merupakan salah satu poin dalam salah satu tujuan penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 atau Gerakan Non Blok untuk meninjau hubungan sosial ekonomi dan membangun gerakan politik untuk melawan kapitalisme, yang mana poin tersebut menjadi inspirasi organisasi Tani dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Petani di Cibubur 2001 yang kemudian dibawa La Via Campesina (Organisasi Petani Dunia) ke tingkat internasional.
“Spirit Bandung juga terasa ketika saya pada tahun 2003 bertemu Chaves dan bicara soal Bandung, dan menyampaikan alternatif ekonomi dunia yaitu sistem ekonomi Bandung ujar Ketua Umum Serikat Petani Indonesia ini,” paparnya.
“Sependapat dengan Jokowi bila sebagian lahan sawit diganti dengan tanaman pisang, pete, jengkol,” sebutnya.
Baca juga: PBB Resmi Adopasi Deklarasi Bersejarah Hak Asasi Petani
Sebelumnya, saran Jokowi mengalihkan lahan sawit ditanam dengan pisang, pete dan jengkol menuai polemik. Pernyataan tersebut dinilai tak menunjukan dirinya sebagai seorang presiden di tengah kisruh anjloknya harga sawit di Indonesia. Tahun lalu harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit berkisar antara 500-600 per kilogram. Presiden Jokowi juga mengakui harga sawit sedang sulit. Dalam suatu kesempatan di Jambi baru-baru ini Jokowi menyarankan para petani sawit beralih menanam kopi, kulit manis, jengkol, pete dan manggis.
“Itu omongan kangmas Joko Widodo yang enggak makai mikir, asal ngomong aja seperti tong kosong berbunyi nyaring, dan tidak punya kualitas sebagai Presiden RI, terutama dalam mencari solusi agar bisa meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang sudah turun sangat drastis,” kata Waketum DPP Gerindra sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI), Arief Poyuono, Jakarta, Selasa (18/12).
Baca juga: Ferry Juliantono: Dunia Politik Jalur Strategis untuk Wujudkan Cita-cita Para Pendiri Bangsa
Menurut Arif, Jokowi jelas meledek para petani dan pemilik kebun sawit yang tidak pernah menikmati penggunaan dana pungutan perkebunan sawit yang diselewengkan itu.
“Pengetahuannya Joko Widodo dalam masalah perkebunan sangat below standard. Pohon jengkol itu untuk memasuki masa panen yang pertama kali baru akan berbuah pada usia 5 tahun. Dan pohon pete juga memerlukan masa pembibitan hingga 6 bulan dan berbuah baru 4 tahun. Sedangkan sawit itu cuma butuh 2,5-3 tahun sudah bisa produksi,” ungkap Arif.
(eda/asq)
Editor: Gendon Wibisono
