NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menyikapi aral ketidakjelasan pemerintahan Jokowi dalam memproses persengketaan dengan PT Freeport, Pengamat ekonomi politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyarankan agar pemerintah seharusnya menungu kontrak berakhir tahun 2021. “Dalam rentang waktu itu, pemerintah melakukan persiapan matang untuk mengambil alih Freeport,” kata dia dalam keteranga tertulis, Kamis (9/3/2017).
Dengan demikian, kata dia, maka Freeport secara otomatis milik negara tanpa harus beli. Namun, akibat diterbitkan PP No1 tahun 2017 oleh presiden Jokowi justru berakibat kontrak tidak berakhir 2021. Kalau mau melakukan pengambil-alihan maka wajib membeli dengan nilai pasar.
Selain itu, lanjut Salamuddin, pemerintah seharusnya fokus pada kontrak karya dan UU Minerba. Karena di dalam kontrak karya dan UU minerba, Freeport wajib melakukan divestas dan pengolahan.
“Akibat penerbitan Perpu No 1/2017 dan peraturan menteri ESDM mengakibatkan kewajiban Feeport melakukan divestasi dan melakukan industrialisasi sebagaimana dalam kontrak karya menjadi hilang,” sambungnya.
Baginya, pemerintah sudah semestinya memberlakukan denda atas kegagalan Freeport melakukan divestasi dan melakukan pemurnian sebagaimana dalam kontrak karya dan UU Minerba.
“Jika Freeport mangkir maka pemerintah yang seharusnya lebih dulu melakukan gugatan kepada Freeport ke arbitrase internasional. Jangan menakut-nakuti rakyat dengan arbitrase, lalu menjadi alasan untuk berkhianat, karena di arbitrase juga bisa menang,” terangnya.
Kerena itu dirinya mempertanyakan apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh pemerintahan Jokowi dalam hal ini. “Apakah mau melakukan nasionalisasi, mau melakukan hilirisasi, smelterisasi atau industrialisasi tambang? Atau mau mendapatkan uang hasil bea keluar, royalti, atau pajak semata?” ungkap dia.
Editor: Romandhon
