NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur eksekutif Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun, mengungkapkan bahwa jika seluruh komponen dari Partai Golkar menghendaki sebuah perubahan dalam cara berpolitiknya, maka harus berani meninggalkan pola lama dan harus menjalankan pola baru dalam berpolitik. Dengan kata lain menjadi partai yang modern tapi tetap memegang teguh integritasnya.
Hal tersebut disampaikan Ubedilah saat menanggapi harus atau tidaknya Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena Ketua Umumnya, Setya Novanto, tengah dikait-kaitkan dengan suatu mega korupsi, yakni e-KTP.
“Maka Munaslub untuk menyelamatkan Golkar karena Ketumnya tersangkut kasus e-KTP seharusnya menjadi kebutuhan semua kader Partai Golkar,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Meskipun saat ini status hukum Setnov belum menjadi tersangka dalam kasus mega korupsi tersebut, namun menurut Ubedilah, Partai Golkar harus tetap menyiapkan suatu langkah untuk mengantisipasi keadaan terburuk. Misalnya naiknya status Setnov dari saksi menjadi tersangka.
“Jika bukti-bukti keterlibatan Setya Novanto dalam korupsi e-KTP kuat dan mengarah pada tersangka, sebaiknya Golkar siap-siap melaksanakan Munaslub,” ujar Dosen Politik di UNJ itu.
Jika keadaan sudah demikian, Ubedilah mengatakan, seluruh komponen kader partai berlambang pohon beringin itu berhak mengajukan Munaslub, mulai dari daerah hingga pusat.
“Dewan Pembina Partai, Pengurus DPP, juga para pengurus Golkar di setiap provinsi berhak mengusulkan diselenggarakannya Munaslub,” katanya.
Di samping itu, Ubedilah meyakini, mungkin ada sebagian dari pengurus atau kader Partai Golkar yang merasa khawatir partainya kembali terbelah jika diadakan Munaslub, mengingat Golkar baru saja bersatu dan bangkit kembali dari persoalan konflik internal yang berkepanjangan.
“Tetapi upaya menegakan marwah Golkar patut menjadi perhatian seluruh kader Golkar dengan mengadakan Munaslub,” ungkapnya.
Namun, Ubedilah menambahkan, jika Partai Golkar tetap mempertahankan Setnov, maka kemungkinannya Partai Golkar akan mendapatkan lebih banyak mudharatnya dibanding manfaatnya.
“Jika Setnov dipertahankan di tengah kasus korupsi e-KTP, maka kerugian bagi Golkar jauh lebih banyak dibanding untungnya,” ujarnya. (DM)
Editor: Romandhon