NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Penyelesaian pembangunan ruas jalan tol yang dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo, menurut mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu ditegaskan bukan prestasi Jokowi saja. Untuk itu ia meminta agar pencitraan berbasis kebohongan yang dilakukan Jokowi harus ditutup atau dihentikan.
“Jalan tol ini selalu dibangga-banggakan, pencitraan berbasis kebohongan ini harus kita tutup,” kata Said Didu dalam diskusi publik, bertajuk Jejak-Jejak Kebohongan Jokowi? di Jakarta, Selasa, (22/1/2019).
Soal pembangunan jalan tol ini, lanjut Said Didu sudah dilakukan dirancang sejak lama. Tercatat sejak tahun 1990-an. Dimana road map tersebut dibentuk di bawah pemerintahan Soeharto.
Bahkan untuk lelang proyek-proyek jalan tol itu sendiri kata dia, sudah dilakukan sejak tahun 1997. Pada 2004 di bawah kepemimpinan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemudian dilakukan evaluasi dan mendapati adanya persoalan terkait proyek pembangunan tersebut.
“Waktu itu bersama Pak JK (Jusuf Kalla) kami evaluasi satu per satu ruasnya di kantor beliau,” kata dia. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya ruas yang dimiliki oleh pengusaha yang perusahaannya belum terdaftar. “Bagaimana bisa? Padahal mendaftar itu biayanya hanya Rp 1 juta.”
Setelah melakukan evaluasi, tutur Didu, pemerintah pun memanggil satu per satu pengusaha pemilik ruas tol tersebut. “Ada yang mau menyerahkan, ada yang enggak mau,” kata dia. Persoalan tidak selesai di sana, pembangunan jalan tol baru bisa dilaksanakan setelah adanya pembebasan lahan.
Pada akhirnya, Didu mengatakan Badan Pengatur Jalan Tol bisa merampungkan kontrak seluruh ruas jalan tol pada 2013, yakni masih pada era pemerintahan Presiden SBY. Barulah selepas itu, proyek bisa dikerjakan pada 2014.
“Sekarang dikalim seakan-akan… Padahal itu, Said Didu presidennya pun bisa,” jelasnya.
Pewarta: Romadhon
