NUSANTARANEWS.CO – Dua minggu terakhir ini kita telah menyaksikan sebuah fenomena kerusuhan besar yang melanda Prancis. Peristiwa kerusuhan yang masif seperti itu dapat saja berubah menjadi revolusi pada abad 21. Sejak aksi hari pertama protes pada 17 November lalu – para demonstran telah memblokir jalan dan depot bahan bakar. Sejak itu, aksi blokade masa telah menyebabkan kemacetan dan kelangkaan bahan bakar di Prancis.
Setiap akhir pekan, di hari Sabtu para pengunjuk rasa dengan mengenakan rompi kuning menggelar aksi protes di Paris. Kali ini (8/12), para demonstran kembali bentrok dengan polisi antihuru hara setelah membakar mobil, merusak toko-toko dan restoran. Puluhan ribu demonstran mengguncang Paris dan ratusan ribu lainnya bergerak di seluruh negeri memprotes tingginya biaya hidup dan reformasi ekonomi yang dijalankan oleh presiden Prancis Emmanuel Macron.
Gerakan demonstrasi ini memang dipicu oleh sistem pajak yang memberatkan yang tidak sepadan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga orang-orang yang merasa frustasi – terutama kaum muda – menuntut sebuah perubahan yang lebih adil.
Seperti semua pemberontakan masal spontan yang mewarnai sejarah Prancis di zaman feodal, pemberontakan Rompi Kuning awalnya dipicu oleh pajak, terutama kebijakan pemerintah Prancis yang menaikan pajak bahan bakar gas dan solar yang secara langsung berdampak terhadap kelas pekerja dan kelas menengah ke bawah yang bergantung pada mobil mereka untuk mencari nafkah.
Yang jelas orang-orang menginginkan perubahan dan keadilan. Uniknya mereka bisa bersatu dan bergerak tanpa pemimpin – mereka tergalang secara unik melalui transmisi internet dan media sosial. Mengulangi sejarah panjang pemberontakan rakyat melawan penguasa mereka yang tidak adil.
Rompi Kuning muncul di tengah kekosongan hegemoni kelas politik Prancis, kenyamanan media sosial dalam pengorganisasian, dan keinginan penyaluran aspirasi demokrasi partisipatoris yang kemudian menjelma menjadi pemberontakan sejarah mutakhir, di mana sesuatu yang baik mungkin muncul.
Dua proposal Rompi Kuning yang dipinjam dari sejarah revolusi Perancis abad ke-18: Pertama, seruan membentuk semacam majelis konstituen demokratis. Kedua, kreasi Cahiers de doléances (semacam catatan keluhan) seperti yang ada pada tahun 1788 yang mencantumkan semua keluhan orang dan saran perbaikan.
Berikut Daftar Keluhan Rompi Kuning:
- Tidak ada yang kehilangan tempat tinggal.
- Akhiri kebijakan penghematan. Jangan pajak orang miskin untuk membayar hutang.
- Buat kebijakan integrasi yang benar, dengan kursus bahasa Perancis, sejarah, dan kewarganegaraan bagi para imigran.
- Gaji minimum € 1500 per bulan.
- Hentikan membangun pusat perbelanjaan besar.
- Tarif pajak penghasilan lebih progresif.
- Perusahaan besar seperti McDonald, Google, Amazon, dan Carrefour harus membayar pajak yang besar, dan pengrajin kecil pajak rendah.
Juga relevan dengan ini adalah Julian Assange yang secara global menuntut kebebasan berbicara dan pentingnya jurnalisme dalam menjaga kebebasan dan demokrasi – terutama peran pers sebagai penyeimbang kekuasaan dan kebohongan para politisi dalam sistem yang korup. (Agus Setiawan)
